BANTENRAYA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menghitung anggaraan untuk program makan siang bergizi yang akan mulai berjalan pada tahun 2025 yang akan datang. Total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp750 miliar atau 50 persennya akan dibebankan pada APBD Banten tahun 2025. Besarnya anggaran ini tentu saja akan menggerogoti APBD 2025 dan dikhawatirkan akan menghilangkan program kerakyatan yang sudah disepakati.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa dalam rapat koordinasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja komisi, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, meminta agar dinas menghitung ulang beban anggaran yang begitu besar tersebut. Anggaran makan siang bergizi jangan sampai menggerogoti program kerja kerakyatan yang sudah disepakati dalam KUAPPAS.
Dia mengatakan, besaran anggaran untuk program makan bergizi ini perlu dikaji secara cermat agar tidak menggeser pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Jangan sampai karena alokasi anggaran untuk makan siang bergizi ini begitu besar pembangunan sarana prasarana pendidikan menjadi hilang. Untuk itu dia meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menghitung secara cermat dampak dari penganggaran makan siang bergizi ini.
BACAJUGA:
“Akan ada beberapa refocusing anggaran berkaitan dengan program makan siang gratis dan ini tadi kita titipkan pesan supaya ini perlu dihitung serius jangan sampai (menggeser-red) program-program kerakyatan, baik misalnya menambah akses sekolah, program menurunkan angka kemiskinan, maupun menjadi program-program sosial, program ketenagakerjaan, termasuk program kepemudaan kita dalam olahraga,” kata Yeremia.
Baca Juga: Nanang Saefudin Harap UMKM Kota Serang Dilibatkan Makan Bergizi Gratis
Yeremia mengatakan, saat ini kondisi fiskal atau pendapatan pada APBD 2025 diperkirakan akan berkurang seiring akan diberlakukannya opsen pajak. Dengan kondisi itu, maka program makan siang bergizi sebaiknya tidak akan mengacak-acak program kerakyatan yang sudah disusun selama ini. Karena itu, dia meminta agar dinas pendidikan menghitungnya secara cermat.
“Harus dihitung betul dampaknya. Kita betul mendorong program dari pusat tetapi fiskal kita yang juga cukup ketat juga perlu diperhatikan dengan baik sehingga program-program dari APBD Provinsi Banten jangan terganggu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Yeremia mengatakan, angagran Rp1,5 triliun itu adalah hitung-gitungan kasar dan belum merupakan perhitungan resmi Pemerintah Provinsi Banten untuk membiayai prgram makan siang bergizi. Dari Rp1,5 triliun kebutuhan itu, sebanyak Rp750 miliar akan diambil dari APBD Provinsi Banten 2025. Sementara Rp750 miliar sisanya konon akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Banten.
“Ini baru informasi yang belum resmi,” katanya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan pasti yang menjelaskan bagaimana persisnya program makan siang bergizi ini harus dilakukan. Bahkan, untuk anggarannya sendiri dia hingga saat ini mengaku belum tahu persisnya berapa yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan berapa yang dibebkan pada APBD 2025.
Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025
“Belum ada kepastian berapa-berapanya sampai sekarang. Hanya baru hitung-hitungan kertas segitu juga. Belum tahu kita,” katanya.
Meski demikian, bila dihitung dari jumlah siswa di sekolah negeri dan swasta lalu dikalikan dengan biaya makan siang, maka keluarlah angka Rp1,5 triliun. Lukman meyakini, nantinya akan ada pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan program makan siang bergizi ini.
“Ya kalau dihitung sih hampir Rp1,5-an (triliun-red). Nanti kan ada anggaran dari pusat, dari provinsi,” katanya.
Meski belum ada kepastian berapa pembagian anggaran untuk menyukseskan program makan siang bergizi ini namun, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar memerintahkan dinas pendidikan agar mempersiapkan program tersebut. Sehingga ketika program itu akan dimulai, maka dinas pendidikan sudah siap.
“Kita hanya sedang mempersiapkan saja. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan kita tidak siap. Kita hanya sedang mempersiapkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi sampai hari ini aturan yang menaungi itu belum ada. Hanya karena perintah Pak Gubernur kita harus tetap siap dari awal supaya pas nanti pelaksanaan sudah siap,” katanya. (***)
