BANTENRAYA.COM – Penyerapan pupuk subsidi yang masih minim mendapat sorotan dari salah seorang Pengamat Kebijakan Publik, Muslih Amin. Ia mengatakan keberadaan pupuk subisidi perlu diselidiki lebih lanjut.
Karena, dengan penyerapan pupuk yang masih minim dianggap hal tersebut kurang wajar. Mengingat, selama ini petani sudah melakukan percepatan tanam dan panen pada bulan April, Mei lalu.
Selain itu, diketahui bahwa saat ini di banyak daerah pun telah melakukan tanam kembali.
Baca Juga: Dinilai Berdampak pada Karir ASN, Kekosongan 12 Jabatan Eselon II di Pemprov Banten Menuai Kritik
Muslih mengatakan, bahwa minimnya serapan pupuk oleh petani Banten dimasa tanam seperti ini menunjukan adanya permasalahan yang perlu untuk ditinjau oleh pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
BACAJUGA:
“Bukan hanya perlu (diselidiki,-red). Tapi juga wajib itu. Karena selama ini sering kita dengar terjadinya gap misalnya antara penyedia dengan petani. Kenapa sering terjadi gap, yaitu berawal dari kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar sektor, kemudian bagaimana kebijakan berhadapan dengan para mafia, dan sebagainya,” ujarnya, Kamis (4/7/2024)
Baca Juga: Alhamdulillah, Perolehan Medali Atlet Lebak Di Peparpeda Melampaui Target
“Jadi kalau menurut saya, bukan hanya perlu (meninjau,-red) malah wajib, pihak-pihak terkait yang terlibat atau kita katakan turun gunung gitu ya,” sambungnya.
Muslih menuturkan, bahwa dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten seharusnya menurunkan satuan tugas (satgas) untuk memonitoring dan mengawasi serta menyelidiki peredaran dari pupuk subsidi tersebut. Dia juga mengungkapkan, selain mengawasi dan menyelidiki peredarannya, juga perlu untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dialami petani sehingga penyerapan pupuk bersubsidi tersebut rendah.
“Malah kalau lebih baiknya itu ada Satgas yang betul-betul mengawal dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan hindarkan sekecil apapun terjadinya penyimpangan. Sehingga tidak ada manipulasi, tidak ada lagi permainan kotor oleh para mafia, dan sebagainya, itu yang harus dilakukan,” tuturnya.
Baca Juga: Perlindungan Adat Diperkuat, Pemkab Lebak Larang Eksploitasi Perempuan Baduy oleh Influencer
“Aneh kalau menurut saya (kalau serapan rendah, -red), coba kalau bisa kita crosscheck ke teman-teman petani, itu malah petani sendiri tidak tahu menahu bahwa memang sesungguhnya ada pupuk bersubsidi itu. Jadi ketika mereka cari itu tidak ada(pupuk subsidi, red), nah itu kan suka lucu, kalaupun ada juga harganya gila-gilaan, terus kalau cari yang subsidi juga barangnya tidak ada, jadi kadang hanya saling klaim aja,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, Pemprov Banten juga perlu memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk mengetahui perkembangan penyerapan pupuk. Selain itu, Pemprov Banten juga bisa bekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk meninjau pendistribusian pupuk subsidi tersebut.
“Sehingga pengawalan pendistribusian pupuk bersubsidi itu misalnya, betul-betul bisa sampai ke masyarakat dengan aman dengan harga yang sesuai aturan yang ditentukan dan sebagainya,” katanya
Baca Juga: Belum Juga Diterapkan, Perda KTR di Lebak Sudah Dicuekin Warga
Masih menurut Muslih, pihaknya juga menyayangkan terkait dengan tanggapan Kadistan Banten, Agus M Tauchid yang melontarkan pernyataan bahwa ketersedian pupuk di Provinsi Banten melimpah, dan jika ada yang merasa kurang, maka yang kurang adalah mereka yang tidak mempunyai uang.
“Kalau itu namanya lempar batu sembunyi tangan, kalau terus-terusan begitu. Padahal sebenarnya kan pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai eksekutor. Jadi ketika petani misalnya kesulitan penyerapan, apa masalahnya?, misalnya ketersediaan modal, ya kolaborasi dong, kan ada bank-bank pemerintah. Kenapa nggak misalnya melakukan itu, daripada terus-terusan petani terjerat oleh rentenir, oleh tengkulak gitu misalnya,” ujarnya.
Menurutnya, masalah yang terjadi selama ini memang masalah klasik yang dihadapi oleh para petani. Dimana kebanyakan petani di Banten merupakan petani buruh yang setiap musim tanam memiliki masalah pada modal.
Baca Juga: Tok! Jokowi Resmi Mengesahkan Undang-Undang Cuti Melahirkan
“Ya modal beli benih, beli pupuk dan sebagainya. Dan di sinilah mestinya pemerintah turun tangan, karena kalau terus-terusan hanya membiarkan petani menderita, itu seperti lempar batu sembunyi tangan istilahnya,” ujarnya.
“Tapi kalau terus-terusan misalnya selalu menyalahkan masyarakat dengan mengatakan seperti itu (silahkan beli kalau kekurangan berarti tidak punya uang, red) apalah artinya pemerintah, itu ya sama seperti kapitalis, seperti pedagang,” tegasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa ketersediaan pupuk terbilang melimpah. Sebab, adanya penambahan alokasi pupuk hingga dua kali lipat dari tahun 2023. .
Baca Juga: TOK! Helldy Agustian Gandeng Alawi Mahmud Untuk Pilkada Kota Cilegon, Deklarasi Disiapkan
Kendati demikian, Al Muktabar menuturkan, bahwa penyerapan pupuk oleh petani-petani di Provinsi Banten masih dibawah 30 persen.
“Pada dasarnya pupuk itu tercukupi sesuai pemetaan distribusi nasional. Pemerintah sudah meningkatkan pupuk subsidi itu satu kali lipat dari kebutuhan sebelumnya. Berarti itu mestinya tersedia cukup,” ujar Al Muktabar.
“Di Banten kita cek, serapan (pupuk, -red) masih dibawah 30 persen, berarti stok itu sebenarnya masih ada,” sambungnya.
Kemudian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid menjelaskan, pupuk jenis urea, total untuk petani se-Banten ada 88.520 ton dari sebelumnya hanya berkisar 50.000 ton dan pupuk jenis MPK sebanyak 76.113 ton. Menurutnya, kalau dihitung dari alokasi tahun sebelumnya, untuk pupuk jenis urea, itu mengalami kenaikan 90,15 persen. Dan pupuk jenis MPK mengalami kenaikan 62,76 persen.
Baca Juga: Kombinasi Politisi dan Birokrat, Golkar Usulkan Hasbi-Hari Duet di Pilkada Lebak 2024
“Penambahan hampir dua kali lipat. Seperti urea yang tadinya 50 ribu ton sekarang 88 ribu ton,” ucapnya.
“Kita dengan angka-angka pasti yang seperti ini yang jelas tidak ada alasan petani berteriak pupuk kurang. Itu salah (kalau kurang, -red). Yang kurang itu mereka yang mungkin tidak punya uang untuk menebus,” tandasnya.***
