BANTENRAYA.COM – Asosiasi Klinik (Asklin) Indonesia Cabang Pandeglang mengadukan BPJS Kesehatan Serang dan Dinas Kesehatan atau Dinkes Banten ke Ombudsman Banten.
Pengaduan ini buntut dari pemindahan peserta BPJS PBI dari klinik Bougenville Bayah, Kabupaten Lebak, ke puskesmas terdekat.
Itu diduga dilakukan secara sepihak oleh BPJS Kesehatan Serang dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Baca Juga: 5 Tips Cara Simpang Daging Kurban Idul Adha Agar Tak Cepat Busuk, Nomor 3 Sering Dilakukan
Arief Rakhmat Hidayat selaku anggota Asosiasi Klinik (Asklin) Indonesia Cabang Pandeglang mengatakan, semula ada 4.415 peserta BPJS PBI yang fasilitas kesehatan pertamanya di klinik Bougenville Bayah.
Namun setelah lima bulan, tiba-tiba saja data peserta berpindah ke puskesmas-puskesmas yang dimiliki pemerintah.
Melihat proses ini tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari masyarakat dan klinik, maka pihaknya menduga BPJS Kesehatan Serang dan Dinkes Banten telah melakukan maladministrasi terhadap perpindahan data tersebut.
Baca Juga: Harga Tiket Nonton Film Chief Of Station Hari Ini di Bioskop Jakarta, Tarif Mulai Rp45 Ribuan
Apalagi, dalam aturan masyarakat bisa memilih ke fasilitas kesehatan mana saja yang mereka mau, termasuk klinik milik swasta.
“Kami menilai permasalahannya yang kami alami merupakan maladministrasi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” ujar Arief.
Arief menuturkan, secara definisi maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.
Baca Juga: Info Loker PT Altrak 1978, Cek Tupoksi Serta Penempatan Kerja yang Cocok Denganmu
Itu termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
“Maladministrasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada kami adalah pemindahan kepesertaan BPJS Kesehatan dari Klinik Bougenville Bayah sebagai FKTP bukan milik pemerintah ke Puskesmas sebagai FKTP milik pemerintah,” ujarnya.
Dia menuturkan, peserta JKN–PBI yang sudah berjalan 5 bulan di Faskes Klinik Bougenville Bayah kemudian dipindahkan ke Puskesmas per 1 MEI 2023 sebanyak 4.415 jiwa dengan alasan regulasi.
Baca Juga: The Daddies Gagal Juara Australian Open 2024, Hendra Setiawan Catat Rekor Spesial di Usia 39 Tahun
Padahal menurut Arief masyarakat lebih suka berobat di Klinik Bougenville dan karena itu masyarakat juga ikut memprotes keputusan sepihak ini.
Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki beberapa tipe, namun secara garis besar adalah ada yang dibiayai oleh pemerintah dan tidak.
Untuk peserta BPJS Kesehatan yang didanai pemerintah kabupaten kota, biasanya fasilitas kesehatan pertamanya adalah puskesmas.
“Untuk yang didanai pemerintah provinsi, titik utamanya ada di faskes milik pemeirntah,” katanya.
Namun peserta BPJS Kesehatan yang didanai oleh pemerintah provinsi bisa fleksibel selain di puskesmas juga bisa di swasta.
Namun hal ini harus dipastikan berdasarkan keinginan peserta bukan dorong seseorang.
Baca Juga: 7 Benefit Peserta Banten 5K Fun Run, Nomor 4 Bisa Buat Senyum-senyum Sendiri
“Saat itu karena pendanaannya dari pemerintah maka faskesnya di faskes milik pemerintah,” katanya.
Meski demikian, dia menegaskan, masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan bisa memindahkan sendiri kepesertaan mereka dari puskesmas ke klinik lewat aplikasi. ***
