PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang diperbolehkan maju sebagai bakal calon (balon) kepala desa (kades) pada Pilkades serentak di Pandeglang. Syaratnya, para ASN tersebut diwajibkan untuk mengajukan cuti sementara dari jabatannya ke pejabat pembina kepegawaian.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, tengah mendata berapa ASN yang akan maju menjadi balon kades. Namun berdasarkan informasi sementara, sudah ada 20 ASN yang akan maju pada Pilkades serentak. Meski begitu, data ASN tersebut belum dapat dipastikan.
BACAJUGA:
“Sekarang lagi kita inventarisasi dulu ke bawah. Dari informasi yang saya terima banyak, ada sekitar 20 ASN,” kata Fahmi, Rabu (9/6/2021).
Dijelaskannya, ASN yang akan maju pada Pilkades rata-rata statusnya Sekretaris Desa (Sekdes), namun ada juga beberapa pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang paling banyak nyalon itu Sekdes. Tapi ada juga pegawai di OPD. ASN itu semua enggak ada yang eselon atau staf biasa,” jelasnya.
Menurutnya, sesuai peraturan ASN diperbolehkan untuk maju pada Pilkades. Namun yang bersangkutan harus mengajukan cuti sementara ke pejabat pembina kepegawaian. Jika terpilih, kata Fahmi, akan diberhentikan dari jabatannya dan jika tidak terpilih masih bisa bekerja sebagai ASN.
BACA JUGA: Pilkades 3 Desa di Pandeglang Ini Rawan Gesekan Konflik
“Pada saat mereka nanti terpilih akan kami non-aktifkan statusnya sebagai ASN dan tidak boleh mendapatkan gaji dobel. Mereka tinggal pilih saja, mau mendapatkan gaji dari jabatan kepala desa atau PNS,” ucap Fahmi.
Sekretaris Daerah Pandeglang Pery Hasanudin mengingatkan ASN yang berencana maju sebagai balon kades untuk bersikap netral.
“Kalau mereka punya kesempatan dan ambisi, boleh-boleh saja. Tapi kita harus netral dan taat aturan,” pesannya. (yanadi/muhaemin)
