SERANG, BANTEN RAYA- Komisi I DPRD Kota Serang meminta agar Pemkot Serang mengkaji secara matang rencana kenaikan honor bagi tenaga honorer Satpol PP. Hal itu penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara tenaga honorer di lingkungan Pemkot Serang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Pemkot Serang yang berencana menaikkan honor Satpol PP Kota Serang. Tapi, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang untuk menyesuaikan dengan keuangan daerah.
“Namanya keinginan, bagus, tapi kita akan memanggil BKPSDM untuk memastikan berapa jumlah tenaga honorer. Karena akan berdampak ke honorer OPD lain,” kata Bambang Janoko kepada wartawan, kemarin.
Ia menjelaskan, rencana menaikkan honor harus disertai beberapa pertimbangan, mulai dari keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19, adanya analisa jabatan (anjab), hingga pada akhirnya keluar keputusan Walikota Serang tentang besaran honor.
“Penambahan honor Satpol PP ini harus direncanakan matang, dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau pemkot mampu, tentu itu yang kita inginkan,” jelas dia.
BACAJUGA:
Komisi I, kata Bambang, akan menanyakan terkait dengan jumlah kuota penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Kota Serang.
“Kita juga akan tanyakan mekanisme penerimaan CPNS (ASN) dan PPPK. Itu akan ditanyakan dalam pertemuan dengan BKPSDM,” katanya.
Terpisah, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, rencana kenaikan honor yang dilakukan menjadi opsi untuk tenaga honorer Satpol PP sebagai langkah untuk menaikkan harkat dan martabat mereka.
“Saya juga sangat mengapresiasi Pak Walikota dengan adanya penolakan PPPK, kita menaikkan honor mereka,” ujar Subadri ditemui usai acara rakornas efektivitas belanja pulihkan ekonomi melalui zoom meeting di kantor Diskominfo Kota Serang, kemarin.
BACA JUGA: Usulan Kuota PPPK Satpol PP Ditolak Pusat, Ini Solusi yang Ditawarkan Walikota Serang
Ia juga mengaku seringkali menitipkan kepada Asda I agar menyesuaikan besaran honor untuk tenaga honorer di lingkungan Pemkot Serang.
“Di Januari tahun kemarin saya bahas itu dari Rp2,7 juta sampai ke Rp1,7 juta, ini apa karena imbasnya bukannya di Satpol PP imbasnya ke semua di DLH, Damkar, Dishub, dan termasuk staf kita Pak Wali, saya yang ada di Setda,” kata dia.
Subadri juga berharap berapa pun SSH yang diputuskan oleh Pemkot Serang harus jelas dan tidak menyamaratakan semua tenaga honorer. (harir/rahmat)
