LEBAK, BANTEN RAYA- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Lebak tahun anggaran (TA) 2020, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (17/3/2021). Penyerahan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Arman Syifa.
Iti Octavia dalam sambutannya mengatakan, pada tahun anggaran 2020 Pemkab Lebak telah melakukan refocusing dan relokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Mantan anggota DPR RI itu juga menyampaikan, dalam rangka rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pengamanan aset, Pemkab Lebak bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasilnya, pihaknya telah menyelesaikan penyertifikatan tanah milik pemerintah daerah sebanyak 656 bidang. Dengan demikian, total tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.038 bidang dari 1.726 yang tercatat sebagai aset tanah milik Pemkab Lebak.
“LKPD Kabupaten Lebak sudah tiga tahun berturut-turut diaudit oleh BPK bersama dengan KAP. Hasil dari pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Lebak mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Semoga pada pemeriksaan LKPD tahun 2020 juga mendapatkan opini WTP untuk keenam kalinya,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa menyampaikan, LKPD adalah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci yang akan dilaksanakan selama 30 hari kalender.
“Di dalam pemeriksaan selama 30 hari ini kami harapkan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini dipertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Arman. (hudaya)
