JAKARTA, BANTEN RAYA – Musyawarah nasional (Munas) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akhirnya bisa digelar setelah tertunda setengah tahun akibat pandemi Covid-19 pasa Kamis (11/2/2021). Munas kali ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, pelaksanaan munas kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab, harus kini ada pembatasan kehadiran peserta, kemudian menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan sebagian lain menggunakan metode daring. Sebelum munas digelar, APEKSI sudah melakukan kegiatan pra munas pada 25-28 Januari 2021 secara daring.
“Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan isu strategis dan faktual serta dituangkan dalam naskah rekomendasi. Kami berharap naskah rekomendasi tersebut akan menjadi bentuk kontribusi dari APEKSI,” ujarnya.
Wanita yang juga menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan itu menuturkan, Dengan pelaksanaan munas yang dilakukan dengan menerapkan prokes diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengurangi peluang penularan Covid-19.
“Berharap dengan adanya munas ini, pemerintah daerah bisa memberikan masukan untuk penentuan kebijakan apapun dari berbagai sektor,” katanya.
Sementara itu dalam sambutannya, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Jokowi kepada pimpinan daerah tingkat Kota. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dari pemerintah di tengah pandemi seperti yang terjadi saat ini.
“Berkerja keras, kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara baru untuk mengatasi permasalahan. Dan juga memanfaatkan krisis ini untuk kemajuan secara signifikan,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarya itu juga meminta agar seluruh pimpinan daerah untuk melakukan langkah ekstra. Pengendalian laju penyebaran virus, yang mana hal itu menjadi prioritas utama. Aplikasinya adalah disiplin 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
BACAJUGA:
Menurutnya, kampanye tersebut harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Jika pemerintah daerah kesulitan maka bisa meminta bantuan pada aparat Polri dan TNI setempat.
Tugas tambahan yang diberikan Jokowi adalah pemerintah juga harus memberikan atau membagikan masker kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak mampu agar mereka tetap mendapatkan hak perlindungannya.
“Bukan hanya menyuruh pakai masker tapi pemerintahnya menambah, memberi atau membagi masker,” ungkapnya.
Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan 3T, yaitu tracing, testing, treatment.
“Kalau menemukan terinfeksi langsung diisolasi. Jika dirasa perlu, PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) dilakukan dalam lingkup kecil. Baik itu dalam skala kampung atau desa,” ujarnya. (nurdin)
