SERANG, BANTEN RAYA – Aktivis Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) mengusulkan adanya gelaran pemilu lokal serentak yang digelar mulai 2027 mendatang. Sementara untuk pemilu nasional tetap menggunakan siklus lima tahunan yang ada seperti sekarang.
Seperti diketahui, pemilu lokal sendiri adalah meliputi pemilihan gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota, serta pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Koordinator JRDP Anang Azhari mengungkap ada tiga skema dalam pemilu disarankan pihaknya. Pertama, bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya selesai di 2022, maka dilakukan pemilihan pada tahun tersebut. Jumlahnya 101 daerah, yakni daerah yang melaksanakan pilkada terakhir pada 2017. Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun sampai dengan 2027. Itu artinya di Provinsi Banten akan ada satu pilkada yang digelar yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2022.
Kedua, bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya selesai pada 2023, maka dilakukan pemilihan pada tahun tersebut. Jumlahnya 171 daerah, yakni daerah yang melaksanakan pilkada 2018. Masa jabatan kepala daerah adalah empat tahun sampai dengan 2027. Di Provinsi Banten, itu artinya akan ada empat pilkada, yakni Pilkada Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak.
Ketiga, pemilu nasional 2024 masih digelar dengan lima jenis pemilihan. Itu terdiri atas Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, masa jabatan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota hanya 3 tahun sampai dengan 2027. Sementara masa jabatan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI, tetap lima tahun sampai dengan 2029.
Bagi 270 daerah yang telah menggelar pilkada tahun 2020, maka jabatan kepala daerah selesai tahun 2025, dan kemudian digantikan penjabat (Pj) kepala daerah selama dua tahun hingga gelaran pemilu lokal tahun 2027.
BacaJuga
“Dengan skema ini maka keserentakan pemilu akan mulai stabil. Pemilu lokal dimulai tahun 2027, sementara pemilu nasional dimulai tahun 2029. Begitu seterusnya, dengan rumusan, pemilu lokal dilaksanakan dua tahun sebelum pemilu nasional,” kata Anang, Rabu (9/2/2021).
Karena itu, kata dia, JRDP bersepakat dengan sejumlah elemen yang tetap mendukung dilanjutkannya pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) tentang Pemilu yang kini sudah berada di Badan Legislasi DPR RI. Jika bertahan pada Undang-undang tentang Pilkada, di mana pilkada serentak dilakukan di 2024 akan memberatkan semua pihak. Bukan saja berat secara teknis untuk penyelenggara pemilu, tapi juga berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah.
“Hitungan kami, dibutuhkan 272 penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan 2023,” katanya.
Sekjen JRDP Iing Ikhwanudin menambahkan, revisi RUU Pemilu menjadi penting karena bukan saja mengatur mengenai keserentakan jadwal pemilu lokal dan nasional, tapi jauh lebih penting adalah mengenai substansi elektoral. Yakni, pembenahan kelembagaan KPU, Bawaslu, Dewam Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKP), perbaikan sistem hukum pemilu. Tak ketinggalan juga pada penguatan dan penyederhanaan partai politik lewat pilihan sistem pemilu yang hendak diterapkan.
Iing mengatakan, sejak Juli 2020 JRDP mengikuti pembahasan revisi RUU Pemilu oleh Komisi II DPR RI. Hampir enam bulan lebih pembahasan dengan melibatkan sejumlah pihak itu dilakukan. Kini ketika naskah sudah sampai di Banleg, sikap sejumlah parpol malah berubah ingin menarik pembahasan.
“Wajar jika publik curiga ada tukar guling kepentingan antar parpol yang belum selesai dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Kenapa misalkan tidak sejak awal pembahasan di Komisi II saja parpol langsung menolak melanjutkan pembahasan,” kata Iing. (tohir)
