PANDEGLANG BANTEN RAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menilai dalil pemohon perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Pandeglang 2020 mengada-ada. Untuk itu, KPU meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menyatakan benar keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi dan hasil perhitungan suara pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Pernyataan KPU di atas diutarakan tim pengacara hukum KPU Pandeglang Muhamad Abdika Gautama dalam sidang lanjutan PHP yang sebelumnya diajukan pasangan Thoni Fathoni Muskon-Miftahul Tamamy (Thoat) di Gedung MK, Jumat (5/2/2021). Sidang kedua tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pengesahan alat bukti.
“Memohon kepada MK menyatakan tetap dan benar keputusan KPU Pandeglang tentang keputusan perolehan suara di Pilkada Pandeglang atau jika MK berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya,” kata Gautama.
Ia juga mengungkapkan, jika permohonan PHP yamg diajukan Thoat juga tidak memenuhi ketentuan ambang batas. “Hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU Pandeglang 15 Desember 2020, pasangan nomor 1 Irna-Tanto mendapatkan suara 389.367 dan nomor 2 Thoat 223.220 adalah benar. Selisihnya kedua pasangan calon 27,2 persen. Sementara syarat PHP adalah 0,5 persen dari total suara sah. Artinya (permohonan pemohon) tidak bisa diajukan karena tidak memenuhi ketentuan,” terangnya.
BACAJUGA:
Soal tenggang waktu pengajuan PHP, KPU juga menyebut permohonan pemohon sudah melebihi batas waktu 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi suara.
“Hasil pilkada diumumkan termohon pada 15 Desember pukul 22.00 WIB. Tenggang waktuya tiga hari kerja adalah sampai 18 desember 2020. Sementara PHP diajukan 19 Desember 2020 atau sudah melewati tenggang waktu sejak diumumkan,” paparnya.
Selain soal hasil, kuasa hukum KPU juga mematahkan seluruh dalil pemohon soal dugaan ketidaknetralan ASN dalam lilkada. Kemudian juga terkait adanya dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Dalil pemohon mengada-ada,” tegasnya.
Secara lengkap, adapun petitum termohon antara lain menyataan tidak ada pelanggaran TSM. Sebab, pemungutan suara ulamg (PSU) hanya di 1 tempat pemungutan suara (TPS) dan sudah dilaksanakan. Kedua, menyatakan permohonan pemohon mengada-ada dan termohon meminta permohonan pemohon ditolak seluruhnya. Ketiga, agar MK menyatakan benar keputusan KPU Pandeglang tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Pandeglang tanggal 15 Desember 2020.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Pandeglang Iman Ruhmawan membacakan keterangan atas pokok perkara pemohon. “Terhadap dalil pemohon soal dugaan pelanggaran oleh Camat Cimanggu dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran TSM,” katanya.
Soal profesionalisme Bawaslu yang digugat pemohon, Iman menyebut Bawaslu sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
“Selama pilkada Bawaslu menangani 20 pelangaran dan Bawaslu telah menindaklanjuti 14 laporan yang diajukan pemohon. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran secara online (dari pemohon),” katanya.
Usai kuasa hukum KPU Pandeglang dan Bawaslu membacakan keterangan, hakim anggota MK Enny Nurbaningsih melakukan konfirmasi ke KPU terkait waktu penetapan hasil rekap dan sarana yang diumumkan.
Dengan santai, Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i menjawab bahwa pengumuman rekap dilakukan 15 Desember 2020 dan langsung diumumkan lewat website dan papan informasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Semuanya kami lakukan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Sementara itu, Hakim Ketua MK Anawar Usman juga kembali mengonfirmasi barang bukti yang diajukan termohon. “Barang bukti sah,” katanya. (muhaemin)
