CILEGON, BANTEN RAYA- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Jumat (5/2/2021). Ada beberapa masalah penyeberangan menjadi sorotan komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan di lembaga legislatif tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri mengatakan, dalam kunjungan ke Pelabuhan Merak pihaknya didampingi pejabat dari Kemenhub RI dan PT ASDP Indonesia Ferry. Terdapat sejumlah catatan permasalahan yang di peroleh di Pelabuhan Merak dan menjadi sorotannya.
“Ini salah satu mitra kerja Komisi V DPR RI, kita melihat perkembangan pelabuhan yang baru ini (Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak-red),” usai kunker.
Ia mengungkapkan, adapun salah satu catatan yang didapatnya adalah permasalahan manifes penumpang yang perlu diperbaiki oleh operator pelabuhan, dalam hal ini PT ASDP Indonesia Ferry. Saat ini, pencatatan manifes penumpang kapal hanya dicatat untuk pengemudi mobil saja.
“Penumpang mobilnya kita harap bisa didaftarkan juga dalam manifes. Jangan sampai hanya sopir sama mobil saja yang dicatat,” kata politikus Partai NasDem ini.
Tamanuri menegaskan, pentingnya mencatat manifes penumpang untuk mengantisipasi adaya peristiwa kecelakaan dalam proses pelayaran.
“Kalau sampai ada kecelakaan kita tidak tahu ada berapa yang ada di situ (dalam kapal-red), kalau hanya terdaftar sopirnya saja,” ucap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II tersebut.
Menurutnya, selain catatan jadi saat ini untuk pelayanan di Pelabuhan Merak dinilai sudah cukup baik. Ia juga berharap penumpang kendaraan umum atau pribadi, penumpangnya bisa turun sebelum masuk ke kapal. Kemudian, penumpang masuk ke kapal melalu jalan untuk pejalan kaki.
Perbaikan pelayanan di Pelabuhan Merak, kata Tamanuri, perlu ditingkatkan karena saat ini jalur penyeberangan menjadi pilihan warga Sumatera ke Jawa atau sebaliknya. Apalagi, dengan tersambungnya Jalan Tol Trans Sumatera yang secara langsung memangkas waktu perjalanan darat.
“Ditambah lagi dengan pesawat saat ini harus swab segala, tentu masyarakat berhitung dan jalur Penyeberangan Merak-Bakauheni jadi pilihan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, kunjungannya ke Pelabuhan Merak bertujuan untuk melihat kondisi penyeberangan di masa pandemi Covid-19. Penurunan penumpang kapal terjadi untuk pejalan kaki sekitar 30 persen. Namun, untuk kendaraan barang justru mengalami kenaikan.
“Logistik mengalami kenaikan. Dari 1.500 kendaraan truk per hari naik menjadi 1.700 truk per hari,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu meminta, agar waktu antrean masuk kapal bisa diperbaiki. Hal itu agar penumpang tidak terlalu lama dalam menunggu kapal.
“Sudah sangat baik pelayanan penyeberangan, walaupun di sana sini perlu perbaikan. Waktu menunggu satu jam bisa sampai dua jam. Tetapi kami percaya ASDP akan ada langkah-langkah lebih baik, agar waktu menunggu bisa tereliminasi tidak terlalu lama,” harapnya.
BACAJUGA:
Di tempat yang sama, Dirjen Hubdat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, banyak masukan dari Komisi V DPR RI, menjadi masukan yang sangat baik. Masukan tersebut akan menjadi referensi bagi Ditjen Hubdat Kemenhub RI.
“Ini menjadi acuan kita bersama ASDP untuk memperbaiki semua ekosistem yang ada di Pelabuhan Merak,” katanya.
Budi menjelaskan, adanya masukan terkait penumpang mobil di dermaga premium yang harus turun sebelum memasuki kapal, menjadi masukan yang cukup baik. Ke depan mungkin ada regulasi terkait itu.
Ia menambahkan, dalam penanganan Covid-19 protokol kesehatan ketat sudah diterapkan di penyeberangan Merak-Bakauheni. Adanya rapid tes antigen, bukan menjadi keharusan. Tidak seperti di Kereta Api maupun Pesawat.
“Kita sudah melakukan rapid test antigen secara random sampling,” pungkasnya. (gillang)
