BANTENRAYA.COM – Salah satu aktor proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga Wakil Presiden pertama Mohammad pernah melancarkan kritik tajam ke Presiden Soekarno.
Mohammad Hatta melemparkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Soekarno karena dianggap telah menciderai demokrasi dan cita-cita dari rakyat Indonesia.
Dikutip Bantenraya.com dari berbagai sumber, alasan lain dari kritikan Mohammad Hatta terhadap pemerintahan karena pembubaran konstituante secara oleh Presiden Sukarno pada sidang Konstituante yang berlangsung dari tahun 1956 sampai 1959.
Baca Juga: Indra Kenz Jadi Suporter Persija? Ini Faktanya
Kemudian, setelah itu Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup, dengan kebijakan yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin.
Hal itulah yang melatarbelakangi Mohammad Hatta untuk menuliskan kritikannya terhadap pemerintahan karena dianggap sudah keluar dari UUD 1945 yang telah disepakati banyak pihak.
Pada tahun 1960, Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah tulisan yang cukup menggemparkan dan menggetarkan kursi Istana Kepresidenan, dengan tajuk Demokrasi Kita.
Baca Juga: Manchester City Lawan Manchester United Live di SCTV
Menurut pengakuan Buya Hamka sebagai orang yang menerbitkan tulisan tersebut dalam Majalah Panji Masyarakat menyatakan bahwa tulisan Hatta ‘Demokrasi Kita’ mendapat perhatian penuh dari peminat-peminat politik, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Apa yang dibayangkan Bung Hatta dalam tulisan tersebut, bahwa demokrasi sejak waktu itu sudah mulai terancam di negeri kita,” ungkap Hamka.
Pasca tulisan itu muncul, majalah Panji Masyarakat terkena imbasnya.
Baca Juga: Hindari Kendaraan Angkot, Truk Molen Terguling di Jalan Raya Cibiuk-Majasari Pandeglang
Pemerintah melarang majalah Panji Masyarakat untuk terbit dan pemerintah juga mengeluarkan larangan membaca, menyiarkan bahkan menyimpan tulisan tersebut.
Buya Hamka mengatakan, bahwa karangan Demokrasi Kita adalah salah satu pikiran yang briliant dari salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia.
Adapun dalam karangan Demokrasi Kita, Bung Hatta menyebutkan bahwa sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dengan realita.
BACAJUGA:
Menurut pendapat Hatta bahwa idealisme dari bangsa inilah adalah terciptanya suatu pemerintahan yang adil serta mewujudkan demokrasi yang sebenar-benarnya demi tercapainya kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
“Realita dari pemerintahan yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya,” ujar sang Proklamator Indonesia.
Lebih lanjut Bung Hatta menilai sejak tiga tahun terakhir dari mulai tahun 1956 sampai 1959 tindakan dari pemerintah telah bertentangan dengan UUD.
Baca Juga: Ini Penampakan Mobil Seharga 500 Juta dari Raffi Ahmad untuk Hadiah Ulang Tahun Nagita Slavina
Apalagi menurut Bung Hatta, Presiden mengangkat dirinya sendiri masuk dan menjadi formatur kabinet.
“Dengan itu ia melakukan tindakan yang bertanggung jawab dengan tiada memikul tanggung jawab,” kata Hatta dengan nada satire.
Selanjutnya, Hatta menyayangkan tindakan dari Parlemen yang menerima begitu saja pernyataan Presiden tanpa menyatakan keberatan yang prinsipil.
Baca Juga: Buntut dari Keppres Nomor 2 Tahun 2022, Fadli Zon: Data Sejarah Banyak yang Salah
“Malahan ada yang membela tindakan Presiden itu dengan dalil keadaan darurat,” ucap Hatta.
Soekarno mengeluarkan putusan bukan tanpa alasan. Menurutnya putusan ini didasari pada pikiran bahwa revolusi Indonesia belum selesai.
Baca Juga: Raffi Nagita kini temenan dengan maria ozawa dan Undang Main Kerumahnya
Soekarno beralasan sebelum tercapai cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, revolusi akan terus berjalan.
Soekarno, kata Mohammad Hatta mencela demokrasi liberal dari Barat, sehingga ia menciptakan demokrasi sesuai versi dan keinginannya sendiri.
Sukarno menggantinya dengan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin.
“Demokrasi terpimpin seperti apa yang dimaksudkannya itu ialah suatu cara bekerja yang melaksanakan suatu proogrma pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah satu pimpinan,” jelas Hatta.
Namun hal tersebut jauh dari realita sebenarnya. Soekarno melaju menjadi diktator dengan Demokrasi Terpimpin-nya.
Maka, terjadilah apa yang Hatta sebut sebagai krisis demokrasi.
Sebuah demokrasi yang tak kenal batasnya bahkan lebih liberal dari demokrasi liberal itu sendiri.
“Tindakan Sukarno yang begitu jauh menyimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibar dari pada krisis demokrasi itu,” tegas Bung Hatta.
Hatta berpesan apabila demokrasi ingin berjalan baik, maka harus ada rasa tanggung jawab dan toleransi dari pemimpin-pemimpin politik.
Baca Juga: Fadli Zon: Tak Ada Gagasan Dari Soekarno dan Hatta Dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949
Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh para pemimpin ketika pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia terkait pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar dan Pancasila.
Toleransi dan tanggung jawab bersama dari para pemimpin politik itulah menurut Mohammad Hatta yang mampu membangun demokrasi kita dalam mewujudkan idealisme bangsa demi tercapainya Indonesia yang adil dan makmur.***
