BANTEN RAYA.COM – Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah swasta pada tahun 2020 dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten, Senin 24 Januari 2022.
Pelaporan dilakukan karena diduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pencairannya.
BACAJUGA:
Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Ojat Sudrajat mengatakan sekolah swasta penerima Bosda dari Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten khususnya SMA dan SMK untuk anggaran tahun 2020 tidak melakukan permohonan melalui e-hibah.
“Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten, setiap penerima hibah maka wajib menyampaikan permohonan hibah secara online melalui situs web milik pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, Ojat menambahkan, penggunaan dana Bosda Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 senilai Rp71,6 miliar lebih itu, diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Sudah saya laporkan ke Polda Banten. Saya menduga ada persoalan dalam alokasi dana Bosda yang dapat menimbulkan kerugian negara,” tambahnya.
Baca Juga: Komika Fiko Fachriza Dibawa Menuju RSKO Jalani Rehabilitasi Selama 6 Bulan
Ojat mengungkapkan, yayasan atau sekolah swasta yang memperoleh dana Bosda sebesar Rp500 juta lebih, dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik. Bukan hanya sekedar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Bantuan itu digunakan untuk operasional sekolah, bukan untuk fisik. Pada tahun itu (2020) pemerintah sedang melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) siswa hanya belajar daring, jadi uang itu digunakan untuk apa, ini harus diaudit,” ungkapnya.
Ojat menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2017 Bosda adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada sekolah.
“Jadi jelas tujuan alokasi dana Bosda tersebut, untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran,” jelasnya.
Ojat menegaskan, kasus pencairan dana Bosda kepada sekolahsekolah swasta khususnya untuk SMA swasta dan SMK swasta di Provinsi Banten pada tahun anggaran 2020 itu seperti dalam kasus hibah Pondok Pesantren (Ponpes) oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten.
“Persoalan ini sebenarnya hampir sama dengan kasus hibah ponpes yang pernah ditangani Kejati Banten,” tegasnya.
Ojat menduga alokasi dana Bosda tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.
“Selain itu dengan ada dugaan lain yakni dugaan dialihkan atau dibagikan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan,” katanya.
Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wiwin Setiawan membenarkan adanya laporan soal Bosda itu, dan dirinya masih mempelajari dan mendalami penggunaan dana Bosda tahun 2020 tersebut.
“Masih kami dalami,” katanya. ***
