BANTENRAYA.COM – Para guru honorer dan penilik Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon mengkritik sejumlah fraksi yang menggalang hak interpelasi untuk Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Para guru menilai, interpelasi kurang tepat di tengah kerja keras Walikota Cilegon Helldy Agustian yang terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Menurut para guru dan tenaga kependidikan tersebut, Walikota Cilegon Helldy Agustian sepatutnya diberikan apresiasi karena sangat berpihak dengan pendidikan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, baik mereka yang AparaturvSipil Negara (ASN) maupun yang honorer.
Salah satu guru honorer di SDN 3 Cibeber yang juga mantan Bendahara Forum Kominikasi Guru dan Tenaga Honor (FKGTH) Kota Cilegon Naqiyah menjelaskan, saat kepemimpinan Helldy dirinya sudah mendapatkan kenaikan 50 persen honor daerah senilai Rp675 ribu per bulan. Selain itu, dirinya juga karena sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, maka menerima Rp1 juta tambahan untuk para honorer.
“Alhamdulillah kebijakan yang sangat luar biasa, kami para guru honorer terbantu dengan kebijakan pak Helldy. Sebab, jika mengandalkan gaji dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diterima setiap tiga bulan tidak cukup,” katanya kepada BantenRaya.Com, Minggu 16 Januari 2022.
Naqiyah menyatakan, kebijakan yang sudah diberikan Helldy tersebut patut diberikan apresiasi.
Sebab, dengan kesejahteraan yang diberikan maka menjadi motivasi guru untuk lebih berkualitas, sehingga dalam memberikan pembelajaran bisa semakin maksimal.
“Ini tentu akan membuat kami bisa semakin baik. Sebab, kualitas tentunya penting dalam pendidikan dan akan membuat kami juga memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Penilik Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Samsuri.
Kata dia, sejak kepemimpinan Helldy Sanuji mendapatkan kenaikan tunjangan.
Hal tersebut penting agar penilik bisa bekerja semakin baik, terutama dalam hal pendidikan non formal. Sebab, pendidikan non formal tersebut berkaitan dengan angka putus sekolah dan pendidikan dini.
“Kami ingin angka putus sekolah semakin sedikit dan pendidikan kualitasnya semakin baik. Kami berharap dengan apa yang sudah diberikan membuat kami semakin termotivasi dengan bekerja secara maksimal,”paparnya.
Baca Juga: Relawan Super Hero Universitas Primagraha Gelar Operasi Semut di Lingkungan Warga
Samsuri mengatakan, semakin meningkat kesejahteraan tenaga kependidikan seperti dirinya, maka beriringan juga dengan kualitas pendidikan di Kota Cilegon, terutama pendidikan non formal.
“Kami harap ini menjadi hal yang bisa membuat kami semakin baik dalam bekerja, dimana pendidikan semakin akan juga berkualitas dengan adanya pemberian motivasi ini melalui kenaikan tunjangan,” pungkasnya.
Sementara saat ditanya soal interpelasi keduanya tidak ingin masuk ke ranah politik. Namun, keduanya memastikan jika berbagai kebijakan yang diambil Walikota Cilegon Helldy Agustian sudah sangat baik, dan tidak semestinya interpelasi muncul.
Baca Juga: Ada Bansos Rp600 Ribu Lagi di Awal Tahun 2022, Ini Kelompok yang Akan Mendapatkannya
“Mestinya menjadi pertimbangan di tengah pak Walikota melakukan kerja untuk kesejahteraan namun muncul interpelasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, komentar penolakan muncul dari perwakilan guru madrasah honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Cilegon, jika langkah yang diambil dewan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Dimana saat ini masyarakat sedang menikmati berbagai kebijakan dari Helldy, misalnya guru madrasah yang honornya dinaikkan menjadi 50 persen dari awal hanya Rp450 ribu menjadi Rp675 ribu.
Baca Juga: Catatan Sejarah Baru, Ancelotti Antar Real Madrid Menuju Gelar Juara Piala Super Spanyol 2021/2022
“Kepemimpinan Walikota Helldy Agustian yang sudah peduli dan memperhatikan kesejahteraan para guru madrasah, khususnya anggota FKDT Cilegon yang berjumlah 1.300 orang. Alhamdulillah atas program Pak Walikota Helldy yang sudah menaikkan honor para guru madrasah dari Rp450 ribu per bulan menjadi Rp675 ribu per bulan,” ungkap Ketua FKGTH Kota Cilegon Mahruri, Minggu 16 Januari 2022.
Menurut Mahruri, saat ini program Helldy tengah berjalan dan dilakukan dengan perencanaan anggaran yang digodok lewat kebijakannya. Hal itu juga terlihat jelas dari mulai beasiswa, pendirian sekolah, instruksi larangan pungutan yang memberatkan dunia pendidikan dan hal lainnya.
“Dalam sisi pendidikan terlihat jelas, realisasi beasiswa full, ada juga pendirian sekolah, kenaikan honor guru dan guru madrasah, serta dan terbaru adanya larangan pungutan pendidikan yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Baca Juga: Link Nonton Serial Layangan Putus Dari Episode 1 Sampai 9, Bukan Ilegal!
Hal senada disampaikan Wakil Ketua FKDT Kota Cilegon Ahmad Jajuli, jika pihaknya akan mendukung kebijakan pro rakyat dan populis untuk warga, terlebih saol kesejahteraan guru.
“Jadi Imterpelasi itu salah alamat. Sekarang kinerja Helldy terlihat jelas, interpelasi tidak tepat,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Kota Cilegon Sahabat Ujang menyampaikan, hak interpelasi tidak memiliki urgensi yang jelas. Agendanya yang diinterpelasikan tidak terarah dan terkesan memaksakan.
Baca Juga: Fuji Ungkap Rekaman CCTV Kedatangan Doddy Sudrajat: Diduga Tiba-tiba Mau Ambil Gala
“Wacana hak interpelasi apa urgensinya. Alasan apa yang mendasari Hak Interpelasi. Apakah ada kebijakan Walikota yang merugikan rakyat. Justru sebaliknya Walikota Helldy sudah banyak melakukan terobosan untuk kesejahteraan rakyat seperti menambah empat sekolah SMP dan pemberian beasiswa full sarjana. Juga menaikkan honor RT/RW,” tegasnya.
Ujang menambahkan, menyangkan sikap yang dilakukan fraksi pengusung interpelasi. Sebab, apa hang dilakukan Helldy hakikatnya mendukung kesejahteraan masyarakat.
Hal itu juga, karena hak Interpelasi dengan segala alasan sudah bertentangan dengan keadaan di lapangan, dimana kebijakan Walikota Helldy sudah banyak dirasakan oleh rakyat Cilegon.
“Sapma Pemuda Pancasila sangat menyayangkan langkah dewan dengan isu Hak Interpelasi itu. Keadaan dan fakta di masyarakat terkait kebijakan Walikota Helldy sudah banyak yang dirasakan masyarakat. ***
