BANTENRAYA.COM – Wakil Ketua DPRD Pandeglang Fuhaira Amin angkat bicara terkait adanya data BPS (badan pusat statistik) yang menunjukan jumlah warga miskin di Pandeglang tahun 2020 yang bertambah.
Kata Pupu, demikian Fuhaira Amin disapa, kenaikan penduduk miskin sekitar 6.000 orang adalah hal wajar.
“Saya melihat hal itu wajar karena sebagai dampak pandemi Covid-19. Ada beberapa pembatasan kegiatan oleh pemerintah seperti aktivitas masyarakat, sekolah, di perkantoran maupun sektor usaha khususnya wisata,” kata Pupu, 9 November 2021.
Baca Juga: Tahun 2020, 6.350 Warga Pandeglang Jatuh Miskin
Tidak sebatas pembatasan sosial, kata Pupu selama pandemi terjadi ada dampak psikologis yang dirasakan masyarakat yaitu khawatir tertular virus.
“Sehingga mereka dengan inisiatifnya membatasi aktivitas,” tegas politisi Demokrat ini.
Jika dilihat ke belakang lagi menurut Pupu, Kabupaten Pandeglang pun belum pulih karena musibah tsunami Selat Sunda.
“Bencana tsunami sangat mempengaruhi animo masyarakat lokal, domestik maupun luar untuk berwisata ke Pandeglang. Efek dominonya pada penghasilan masyarakat secara umum menurun, belum lagi akibat inflasi pada jenis barang khusus kebutuhan dasar masyarakat. Efeknya akan banyak penduduk miskin baru,” beber Pupu.
Baca Juga: Sudah 6 Tahun Jalan Batubantar-Banjar Rusak, DPRD Pandeglang Minta Pemkab Tak Tutup Mata
Soal data BPS yang dirilis bantenraya.com, kata Pupu kebutuhan masyarakat minimal itu sekitar Rp360 ribu per bulan.
“Jika harga barang semakin naik maka masyarakat tidak mampu memenuhi standar minimal itu,” tandasnya.
Sebagai anggota Fraksi Demokrat, Pupu menyarankan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan harus mempertimbangkan strategi makro ekonomi, yaitu peningkatan konsumsi masyarakat secara optimal dengan pendekatan lokal wisdom pemberdayaan potensi lokal dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun komplementer lainya di masyarakat.
BACAJUGA:
“Undang para investor dalam maupun luar dengan kemudahan perijinan, jaminan kepastian hukum dalam berusaha setelah mereka berizin,” tegasnya.
Baca Juga: Rest Area Bersistem Digital Pertama di Indonesia Siap Diresmikan, Akan Dihadiri Tommy Soeharto
Hal yang tak kalah penting dan harus dilakukan Pemkab Pandeglang kata Pupu adalah kebijakan pemerintah dalam APBD maupun teknis lainnya wajib pro terhadap lokal wisdom.
“Tingkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan pasar dengan produksi barang dan jasa. Terakhir kurangi ketergantungan pada luar kabupaten dalam memenuhi pasokan dasar masyarakat apalagi impor dari luar negeri. Tentu ini butuh partisipasi semua elemen masyarakat dalam menyikapi persoalan itu tidak hanya unsur pemerintahannya saja,” pungkasnya.***
