BANTENRAYA.COM – Komite Nasional Indonesia (KNPI) Pandeglang sampaikan kritik keras terhadap pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, KNPI Pandeglang menyoroti sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan program dari SPPG tersebut, mulai dari adanya dugaan ‘Mark Up’ anggaran bahan baku makanan, penyajian yang tidak sesuai standar gizi, sampai tidak adanya transparansi biaya serta komposisi menu yang dibagikan kepada masyarakat.
Pernyataan KNPI Pandeglang
Ketua Umum KNPI Pandeglang, Saepudin menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai laporan dari masyarakat, kualitas makanan yang disediakan oleh dapur SPPG dinilai jauh dari harapan masyarakat.
BACA JUGA: Beasiswa Karya Salemba Empat 2026–2027 Dibuka, Mahasiswa S1 Berpeluang Dapat Rp750 Ribu per Bulan
BACAJUGA:
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan secara langsung oleh SPPG disebut-sebut ‘asal-asalan’ dan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang semestinya.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas menu yang buruk, bahan makanan yang diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, hingga tidak adanya label atau informasi biaya yang transparan pada setiap paket makanan (MBG),” ujar Saepudin di Pandeglang pada Jumat, 6 Maret 2026.
Tidak hanya sekadar persoalan kualitas dan transparansi anggaran, KNPI Pandeglang juga ikut menyoroti terkait adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang berani menyampaikan kritik terhadap pelayanan dapur SPPG.
KNPI Pandeglang menilai, praktik semacam ini sangat disayangkan karena masyarakat mempunyai hak untuk dapat menyampaikan kritik terhadap program MBG yang menggunakan anggaran publik dari masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Yuk Reservasi! Rekomendasi Tempat Bukber di Kota Cilegon, Cocok untuk Boyong Keluarga
“Jika benar ada intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik, maka hal tersebut merupakan bentuk pembungkaman partisipasi publik yang tidak dapat dibenarkan,” tegas Ketua KNPI Pandeglang.
Selanjutnya, KNPI Pandeglang mendesak kepada pihak pengelola dari dapur SPPG dan intansi terkait untuk dapat segera melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di masyarakat Indonesia.
Transparansi anggaran, peningkatan kualitas menu program MBG dan mekanisme pengaduan masyarakat yang aman dan terbuka dinilai menjadi sebuah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di samping itu, KNPI Pandeglang juga meminta kepada aparat pengawas dan pihak berwenang untuk dapat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran bahan baku program MBG agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
BACA JUGA: Usung Konsep Luxury Modern Homey, Alula Hotel Malingping Banyak Dipilih Tamu Luar Negeri
“Kami mendorong adanya audit terbuka dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG di Pandeglang,” ucapnya.
Terakhir, Ketua Umum KNPI Pandeglang menyampaikan sebuah kritik pedas bahwa program MBG yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, harus dijalankan dengan transparan.
“Program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan publik,” tutupnya. ***
