BANTENRAYA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi dalam mencari dana tambahan dari pusat.
Hal itu, sesuai yang ditekankan Walikota Cilegon Robinsar agar proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur bisa maksimal.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapperida Kota Cilegon Achmad Jubaedi menjelaskan, adanya pemangkasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD) menjadikan daerah harus kreatif dan inovatif dalam mencari peluang anggaran di pusat.
BACA JUGA: Manfaatkan Dana Desa, Bumdes Setra Mandiri Genjot Pembibitan Benih Padi dan Ikan
Hal itu sejalan dengan harapan Walikota Cilegon Robinsar agar OPD bisa mencari sumber pendanaan dari APBN secara sektoral.
“Walikota Cilegon juga mengharapkan ada inovasi dari masing-masing OPD, untuk kemudian bagaimana kita mencari sumber pendanaan dari APBN secara sectoral, misalnya dari pusat yang sinkron dengan daerah,” ujarnya.
“Itu yang juga ditekankan terutama dalam hal infrastruktur atau mungkin terkait juga dengan bidang lainnya,” katanya, Minggu 25 Januari 2026.
BACA JUGA: Beasiswa Ajinomoto 2027 Buka Peluang Kuliah S2 Gratis di 7 Kampus Top Jepang
Jubaedi menyatakan, untuk program 2026 sendiri sekarang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan dan dievaluasi Provinsi Banten.
BACAJUGA:
Di mana, APBD tetap dalam skema untuk program prioritas pembangunan dan memberlakukan efisiensi diluar belanja wajib.
“Sudah disesuaikan dan sudah ada evaluasi Gubernur, dan menjadi prioritas belanja benar-benar untuk program prioritas di 2026 dan masih memberlakukan efisiensi belanja di luar belanja wajib,” ungkapnya.
“Misalnya belanja penanganan standar pelayanan minimal atau mandatori untuk didahulukan, selanjutnya tetap menggali potensi pendapatan daerah. Termasuk juga recovery terhadap bencana lalu menjadi prioritas sekarang,” ujarnya.
Jubaedi mengaku, pihaknya belum melihat adanya tanda-tanda efisiensi kembali sebagaimana terjadi pada 2025 lalu dari pusat.
Namun, jika itu ada maka tentu karen mandatori maka hari dilakukan dengan tetap memprioritaskan belanja untuk pelayanan.
