BANTENRAYA.COM – Koordinator Lapangan Aksi Damai Gerakan Masyarakat Bojonegara-Puloampel Bersatu (GMBPB) Fahmi Adam, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan yang dinilai mengingkari janji pasca-aksi damai pada 17 November 2025.
Dalam aksi tersebut, Sekda Banten berkomitmen akan mengatur pertemuan antara perwakilan masyarakat Bojonegara-Puloampel dengan Gubernur Banten dalam kurun waktu 2×24 jam, namun hingga kini janji itu tak pernah ditunaikan.
“Kami menghargai apa yang disampaikan Sekda bahwa Gubernur akan menemui kami dalam dua hari. Namun faktanya sampai sekarang tidak ada realisasi,” ujarnya.
BACAJUGA:
BACA JUGA: Spoiler Drama Dear X Episode 9 dan 10 Sub Indo: Usai In Gang, Ah Jin Manfaatkan Do Hyuk
“Bahkan tidak ada komunikasi lanjutan dari pihak pemerintah, seakan-akan aspirasi kami diabaikan,” kata Fahmi Adam yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bojonegara Puloampel (IKMBP).
Sudah sembilan hari berlalu sejak komitmen tersebut disampaikan, tetapi pertemuan dengan Gubernur tak pernah terjadi.
Justru, pada 26 November 2025, Sekda Provinsi Banten hadir sebagai pembicara dalam forum monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan KEPGUB Banten Nomor 567 Tahun 2025 mengenai pembatasan jam operasional dan jalur kendaraan tambang.
Acara itu digelar di Aula Kecamatan Bojonegara oleh Setda Kabupaten Serang.
Menurut Fahmi, langkah tersebut merupakan bentuk pengalihan isu sekaligus upaya mengecilkan tuntutan warga.
Masyarakat menginginkan dialog langsung dengan Gubernur sebagai pengambil keputusan tertinggi, bukan menghadiri forum yang dinilai tidak mampu menjawab persoalan mendasar.
“Kami menuntut dialog langsung dengan pemimpin tertinggi di provinsi ini. Bukan sekadar diskusi normatif yang tidak memberikan kepastian apa pun. Ini jelas upaya mengecilkan perjuangan masyarakat Bojonegara-Puloampel,” tegasnya.
Fahmi juga menuntut Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Sekda, memberikan klarifikasi resmi terkait alasan di balik tidak dipenuhinya janji tersebut.
Dia mendesak Gubernur Banten segera turun tangan dan memimpin dialog terbuka untuk mencari penyelesaian terbaik atas persoalan yang terjadi di Bojonegara dan Puloampel.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan respons nyata dari Pemprov Banten, kami siap mengambil langkah taktis maupun strategis lainnya demi memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan dipenuhi secara konkret,” tutup Fahmi. ***
