BANTENRAYA.COM – Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi Banten berencana akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban proyek PIK 2. Untuk sementara, posko pengaduan akan dibuka di kantor cabang GP Ansor di kabupaten kota yang terdampak.
Saat itu, GP Ansor Provinsi Banten membeirkan perhatian pada setidaknya tiga daerah yang berdasarkan informasi akan dijadikan sebagai daerah pengembangan proyek PIK 2. Ketiganya adalah Tanara, Pontang dan Tirtayasa. Karena itu, pengurus GP Ansor di kecamatan-kecamatan inilah yang banyak dikoordinasikan oleh GP Ansor Provinsi Banten.
Pengurus LBH GP Ansor Provinsi Banten yang juga Ketua LBH Ansor Kota Tangsel Suhendar membenarkan rencana pendirian posko pengaduan proyek PIK 2 tersebut. Bahkan, dia mengatakan, rencananya akan dilakukan launching.
“Rencana mau launching,” katanya.
Suhendar mengatakan, secara kesiapan pihaknya akan siap mengadvokasi para penyintas proyek PIK 2. Namun untuk sementara yang akan diprioritaskan adalah para kader atau keluarga kader GP Asnor yang ada di Provinsi Banten yang akan diadvokasi.
Baca Juga: Nasdem Cilegon Siap Bangun Kemitraan Bersama Robinsar dan Fajar
Ketua PW GP Ansor Provinsi Banten Tubagus Adam Ma’rifat membenarkan soal rencana pendirian posko pengaduan ini. Karena itu, pihaknya sedang melakukan konsolidasi kepada para pengurus GP Asnor di tingkat ranting, terutama yang ada di Tanara, Pontang dan Tirtayasa. Selain tentu saja kondisodlidasi dengan penguruss GP Ansor yang ada di Kabupaten Tangerang yang saat ini memang santer di daerah tesebut banyak masalah tentang proyek PIK 2 ini.
“Kita terus lakukan konsolidasi banyak hal ke PAC-PAC kecamatan,” katanya.
Adam mengatakan, bahkan pihaknya akan menggelar ziarah kubur ke makam-makam yang ada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yang akan disasar PIK 2. Sebab adanya banyak makam, petilasan, dan tempat ziarah yang banyak dikunjungi masyarakat di daerah tersebut. Bahkan, ada rumah ulama besar Banten yaitu Syekh Nawawi al Bantani yang diketahui lahir di Tanara.
Adam mengatakan, upaya yang dilakukan GP Ansor ini adalah dalam rangka mewujudkan agar tidak ada ketidakadilan di Banten. Sebab saat ini banyak keluhan dari masyarakat tentang proyek PIK 2. Beberapa keluhan itu disebbakan karena pembelian lahan yang di bawah harga rata-rata. Juga karena adanya pemagaran di laut yang menyusahkan nelayan di pesisir Tangerang.
Baca Juga: Program Kerja 100 Hari, Budi-Agis Prioritaskan Sampah, Banjir dan Pasar Induk Rau
“Selain menjaga agar tidak ada ketidakadilan, kita juga ingin menjaga nilai, tradisi dan budaya Banten. Agar terlindungi. Ini kewajiban kita bersama masyarakat Banten. Kita tidak anti pembangunan dan kemajuan tapi kalo merugikan tatanan sosial masyarakat terus pembangunan untuk siapa?” kata Adam. (***)
