oleh: Chamid Sutikno (Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman)
Salah satu paradigma baru dalam pembangunan adalah bukan hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi proses pembangunan harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan.
Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi model baru bagaimana pembangunan dipandang bukan hanya dari sisi keuntungan materi saja, tetapi juga memperhatikan keberlansungan seluruh ekosistem yang ada dalam suatu kawasan. prinsip utamanya adalah pembangunan jangka panjang yang mampu memberikan dampak lintas zaman baik sisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan yang dikembangkan untul lintas generasi, dimana generasi saat ini dan generasi yang akan datang masih bisa merasakan dampak dan manfaat dari suatu pembangunan.
Aspek pembangunan berkelanjutan harus mampu mengembangkan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang, dan jangan sampai terjebak oleh model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan dimasa mendatang.
Upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari adanya peran kepemimpinan yang memahami dan sensitif terhadap isu-isu lingkunan yang terjadi. Salah satu pendekatan baru dalam mendukung kepemimpinan yang memiliki resposnsivitas terhadap persoalan lingkungan hidup adalah dengan mengembangkan konsep kepemimpinan hijau (green leadership).
Baca Juga: Ada Dua Tambahan Biaya Pajak Kendaraan Mulai 2025, Semakin Mencekik?
Kepemimpinan hijau (green leadership) adalah kepemimpinan berwawasan lingkungan, bersemangat, proaktif, penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta.
Kepemimpinan hijau adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan kegiatan proenvironmental.
Pemimpin hijau memiliki misi untuk mewujudkan keseimbangan antara daya topang ekologi serta sosial dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin hijau yaitu menentukan kebijakan yang pro lingkungan yang dapat mempengaruhi bawahan serta memobilisasi individu maupun kelompok organisasi untuk sensitif terhadap isu-isu lingkungan hidup.
Green leadership tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Bangun Kemandirian dan Karakter Siswa, SDN Tembong 1 Kota Serang Gelar Perjusa
Standar dan prinsip yang ditentukan sebagai aganeda pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan green leadership harus mampu mengkolaborasikan enam paradigma utama.
Pertama Green economy (ekonomi hijau), merupakn strategi dari pemerintah sebagai upaya dalam membangun keselarasan bahwa pembangunan ekonomi negara tidak boleh mengabaikan lingkungan.
Kedua, Green standards (standar hijau) yaitu kebijakan sebelum proses pembangunan harus ada kajian dan penelitian yang dilakukan dan melahirkan standar pembangunan yang tidak merusak lingkungan.
Ketiga, Green technology (teknologi hijau), perkembangan teknologi yang sangat maju saat ini harus memperhatikan prinsip-prinsi lingkungan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak memiliki dampak yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup suatu ekosistem.
Keempat Green factories (pambrik hijau), kebijakan pemerintah harus menetapkan standar bagi pabrik dan industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan memperhatikan limbah agar tidak merusak ekosistem linkungan hidup.
Baca Juga: Realisasi Pajak Meningkat 5,05 Persen, Pemkot Tangerang Ganjar Penghargaan untuk WP
Kelima Green Products (pruduk hijau), produk-produk yang dihasilkan harus produk yang sudah lolos uji kelayakan yang tidak memiliki dampak yang buruk terhada lingkungan.
Keenam Greed minset (pola pikir hijau), hal ini merujuk pada nilai filosofi dan budaya baik pemerintah dan masyarakat untuk selalu memiliki sensitivitas terhadap isu lingkungan hidup. Kepemimpinan hijau (green leadership) harus memiliki kemampuan membangun inovasi dalam penggunaan sumberdaya yang berwasan lingkungan dengan menerapkan .
1.Kapabilitas dalam merespon isu-isu aktual lingkungan hidup
Kepemimpinan hijau (green leadership) harus memiliki kemampuan dalam merespon dan meningkatkan literasi terkait dengan isu lingkungan hidup yang saat ini berkembang.
Seorang pemimpin harus menupdate berbagai inormasi terkait dengan kondisi linkungan baik di tingkat lokal, nasional hingga isu linkungan secara glabal.
Problematika yang dihadapi Indonesia saat ini adalah minimnya budaya literasi tehadap isu lingkungan, berdasarkan rilis data dari Program for International Student Assesment tahun 2022, peringkat literasi Indonesia ada pada posisi 62 dari 70 negara yang kurang memiliki tingkat literasi mengenai isu-isu lingkungan.
Baca Juga: Dindikbud Kota Serang Ingatkan SD dan SMP Jangan Kelebihan Siswa
Peran green leadershipharus lebih kritis terhadap isu-isu linkungan terkini, bagaimana bisa merespon secara cerdas suatu isu aktual terkait persoalan lingkungan hidup.
Green Leadershipharus mempunyai kapabilitas dalam merespon isu-isu lingkungan hidup seperti yang saat ini menjadi perbincangan internasioanl terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, alih fungsi hutan dan lahan pertanian, kerusakan hutan magrove di pesisir pantai. Seorang Green Leader harus bisa merespon dengan cerdas dan cepat terhadap isu-isu lingkungan tersebut, dia harus bisa memberikan pandangan dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan pembuatan kebijakan dan regulasi yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam praktiknya, green leadership dapat diterapkan melalui berbagai strategi, seperti pengembangan kebijakan yang ramah lingkungan, promosi teknologi bersih, dan peningkatan kesadaran masyarakat seperti kebijakan “Sustainable Cities“.
Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mendukung green leadership. Dengan data yang akurat dan relevan, pemimpin dapat membuat keputusan yang berbasis bukti dan lebih efektif dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Ini juga akan membantu dalam mengukur dampak dari kebijakan yang diambil dan melakukan perbaikan yang diperlukan terkait isu linkungan hidup.
Baca Juga: Pemprov Klaim Angka Pengangguran di Banten Terus Merosot Tajam!
- Kapabilitas membangun jejaring dan mitra lintas stakeholders
Dalam mendukung kepemimpinan hijau (green leadership) dibutuhkan pola interaksi antar aktor dalam bentuk kolaborasi.
Dalam konsep kolaborasi inilah kepemimpinan harus mampu menbangun pendekatan deliberatif yang memungkinkan adanya peranan pemerintah, masyarakat, kelompok komunitas dan pihak swasta.
Dalam kontak lain juga kepemimpinan yang kolaborati harus bisa mengkoordinir tiga domain utama yaitu negara (pemerntah), masyarakat (civil society), dan sektor swasta (privat) untuk bersama-sama memiliki komitmen dalam tata kelola lingkunan hidup.
Kemunculan governace merupakan terminologi yang digunakan untuk mendukung kinerja pemerintah termasuk dalam pendekatan green leadership yang tentunya memiliki agenda dalam setiap pembuatan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup. Kepemimpinan hijau harus mampu melibatkan berbagai aktor mulai dalam tahapan penentuan agenda kebijakan, formulasi kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan yan berkaitan dengan linkugan hidup.
Salah satu tujuan dari mambangun mitra ini adalah bagaimana pendekatan green leadership melahirkan green comunity.
Baca Juga: Untirta Raih Tiga Penghargaan Dalam Anugerah Diktisaintek 2024
Green comunity berujuan untuk pola partisipasi yang nyata dari berbagai stakeholders dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan sebagai kelompok kontrol dan pengendali dalam pengawasan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Selain itu tujuan dalam membangun jejaring stakeholders tersebut yang akan menjadi bagian dari lahirnya sebuah solusi kebijakan dan kesepakatan.
Seperti hal dasar yang harus dimiliki seorang green leader adalah bisa mempengaruhi dan memobilisasi untuk membangun jejaring dan mitra dari bebagai kalangan. Jejaring dan mitra inilah yang menjadi “Social Capital” mutlak harus dimiliki oleh green leader dalam mengarahkan organisasinya dalam rangka mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Upaya memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan. Dengan menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, green leadership dapat diterapkan secara lebih efektif. Kolaborasi ini juga dapat membantu mengatasi konflik kepentingan yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan.
- Responsif Terhadap Isu Lingkungan Di Tingkat Global
Green leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil.
Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan lingkungan yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan polusi.
Salah satu isu global yang saat ini menjadi fokus di tataran global adalah terkait dengan isu perubahan dan tatanan iklim yang terjadi hampir di seluruh dunia.
Isu perubahan iklim yang terjadi di berbaai negara tidak lepas dari adanya dampak kerusakan lingkungan.
Sangat diperlukan kepemimpinan dalam suatu negara untuk mampu menerapkan green leadership sebagai prinsip bagi semua negara untuk memiliki komitmen dalam menjadi lingkungan.
Baca Juga: Sembako Mahal Jelang Nataru, Warga Minta Pemerintah Kota Cilegon Bisa Stabilkan Harga
Salah satu contoh kepemimpinan yang juga memiliki komitmen dan respon terhadap isu lingkungan Prsiden Indonesia, Bapak Prabowo sebagai presiden menujukan sikap yang tegas dalam ikut serta mendukung keberlangsungan linkungan hidup.
Hal ini disampaikan beliau pada saat acara G20 di Brazil yang secara langsung menyampaikan kondisi perubahan iklim global yang juga di hadapi oleh Indonesia.
Indonesia memiliki komitmen yang tinggi sebagai salah satu neara paru-paru dunia, tetapi juga mengalami tantangan terkait dengan alih ffungsi lahan pertanian,alih ungsi hutan, dan abrasi di wilayah pesisir pantai.
Presiden Prabowo juga mengajak negara-negara maju juga harus memiliki komitmen untuk membantu kredit karbon sebagai upaya dalam mendukung keberlangsungan linkungan hidup ditengah-tengah laju pembangunan di masing-masing negara.
Hal ini menjadi salah satu upaya bagaimana salah satu dalam mewujudkan green leadership harus mampu merespon baik isu lokal dan isu global terkait dengan keberlangsungan linkungan hidup.***
