BANTENRAYA.COM – Pembuatan sertifikasi halal dinilai rumit dan mahal. Hal tersebut membuat pelaku usaha mikro kecil (UMK) enggan mengurusnya.
Untuk mendapatkan sertifikasi halal sendiri, UMK harus merogoh kocek hingga Rp3 juta.
Selain itu juga ada proses panjang yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal mulai dari pendaftaran secara daring.
Baca Juga: Pengumuman, Gubernur Segera Buka Sayembara Desain Monumen Perjuangan Pembentukkan Provinsi Banten
Jika sudah lengkap adminitrasi, maka ada survei dari tim memastikan bahan baku produk, tempat pengolahan bersih dan terjamin kemanannya.
Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil atau Diskopumk Kota Cilegon Teti Hartati menyampaikan, berdasarkan pengakuan para pelaku UMK, mereka lebih banyak memilh menambah modal dibandingkan untuk mengurus sertifikat halal.
“Pengakuan UMK lebih baik buat tambahan modal, Sebab, nilainya cukup besar mencapai Rp3 juta,” katanya, Kamis 7 Oktober 2021.
Baca Juga: Menuju Era Normal Baru, Masyarakat Harus Siapkan Herd Immunity
Saat ini papar Teti, dari kurang lebih 1.000 UMK yang ada di Kota Cilegon, baru sekitar 10 persennya yang memiliki sertifikat produk halal.
Angka tersebut terus diupayakan meningkat.
Salah satunya dengan program sertifikat halal gratis (Sehati). Dimana 2021 sekarang ada sekitar total 95 UMK yang ikut dalam program tersebut.
Baca Juga: Pilkades Tak Kunjung Dimulai, Sekda Pemkab Serang Upload Lagu Pilkades Diundur
“Sebelumnya ada 20 UMK yang ikut program. Sekarang ini sampai November 2021 ada tambahan 75 orang lagi yang ikit program Sehati,” paparnya. ***
