BANTENRAYA.COM – Provinsi Banten kembali menduduki peringkat pertama klasemen tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia.
Data pengangguran periode Februari 2024 tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada Senin 5 Mei 2024.
Dalam data tersebut, Provinsi Banten meraih angka 7,02 persen untuk angka pengangguran terbuka atau yang tertinggi diantara 37 provinsi lainnya.
Disusul Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat kedua dengan angka TPT sebesar 6,94 persen dan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ketiga dengan 6,91 persen.
Merespons hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim jika angka tersebut secara persentase sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Angka pengangguran itu secara kinerja Banten itu kita lihat bersama 0,95 mengalami penurunan. Didefinisikan secara umum, itu tinggi, dan itu yang terus kita upayakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 6 Mei 2024.
Baca Juga: NasDem Coret 8 Nama Bacalon Walikota dan Wakil Walikota Serang
“Langkah upayanya bagaimana? Seperti kita meningkatkan investasi, kemudian terus mendorong peran-peran swasta, kolaborasi stakeholders, dan lain sebagainya,” katanya.
Al menuturkan, hal mendasar yang menyebabkan tingginya angka TPT di Banten, karena Banten menjadi salah satu tujuan untuk mencari kerja bagi masyarakat se-Indonesia.
Sehingga, kata dia, untuk dapat menangani hal tersebut, pihaknya meminta agar perusahaan-perusahaan di Banten dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Secara mendasar untuk dipahami adalah angka TPT di Banten karena Banten ini menjadi tempat sodara-sodara kita se-Indonesia mencari peruntungan,” tuturnya.
“Makanya, kita perkuat dari segi aspek pendataan dan seterusnya. Kemudian juga saya terus berupaya untuk mendapatkan data secara detail di mana dan siapa yang menganggur,” katanya.
“Karena, jika kita bisa melihat saat ini indikator-indikator yang umum terjadi, kita mencari tenaga kerja untuk bekerja di berbagai sektor khususnya itu tidak gampang. Artinya, bahwa secara umum tenaga kerja ini sebetulnya terserap,” jelasnya.
Baca Juga: Tepis Isu Perpecahan di Keluarga Jelang Pilkada Lebak, Nabil Tegaskan All Out Dukung Hasbi Jayabaya
“Maka ini yang sedang kita dalami. Kita juga upayakam agar perusahaan itu menggunakan tenaga lokal kita, itu selalu tekankan dalam rangka saya memberikan rekomendasi ke perusahaan-perusahaan,” sambungnya.
Al Muktabar juga mengatakan, dalam menekan angka pengangguran di Banten, pihaknya juga mendorong agar membuka pelatihan-pelatihan kerja.
Sehingga, para pencari kerja dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Baca Juga: Tokopedia Luncurkan Fitur Online Bayar Pajak Daerah, Namun Baru untuk DKI Jakarta
“Kita upayakan dengan kita mengadakam job fair, kemudian juga pelatihan-pelatihan, itu kita lakukan,” tuturnya.
“Namun, kita terkendala dalam data yang konkrit, seperti di mana dan siapa yang menganggur. Karena jangan sampai kita mengeluarkan pembiayaan yang khusus ke arah sana, tapi objeknya tidak ada, kan itu bisa jadi problem,” terangnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal. Ia mengatakan, angka pengangguran dan kemiskinan di Banten menjadi catatan tersendiri.
Baca Juga: Paslon Perseorangan Wajib Kumpulkan 74.710 KTP ke KPU Pandeglang, Serahkan atau Dicoret!
Faizal mengungkapkan, dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, pihaknya merekomendasikan untuk menanggani kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan usaha.
“Kita sudah berikan rekomendasi sama BLK untuk meningkatkan keterampilan para lulusan SMA dan SMK,” ungkapnya.
“Dengan harapan para lulusan SMA dan SMK ini bisa lebih produktif dan siap untuk turun ke dunia kerja maupun usaha berbekalkan soft skill yang mumpuni selama masa pelatihan di BLK,” kata Faizal.
“Selain itu kita juga mengimbau agar para investor-investor yang berinvestasi di Banten dapat menggunakan tenaga kerja lokal dalam menjalankan bisnisnya di Provinsi Banten,” imbuhnya.
(mg-rafi) ***
