PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per tanggal 1 Juni 2021 mencapai 1.017.777 jiwa atau 78,5 persen dari total penduduk Pandeglang sebesar 1,29 juta jiwa.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab Kabupaten Pandeglang untuk optimalisasi kepesertaan adalah penyandingan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.
“Penduduk yang belum menjadi peserta JKN sebanyak 331.975 yang tersebar. Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kurang lebih 143.000, sisanya ada yang mandiri karena ekonominya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta,” demikian dikatakan Bupati Pandeglang Irna Narulita pada kegiatan optimalisasi program JKN KIS di Pandeglang di Pendopo Bupati Pandeglang, Jumat (18/6/2021).
BACAJUGA:
Mantan anggota DPR RI itu berharap, bagi warga masyarakat yang mampu bisa turut menyukseskan program nasional JKN-KIS untuk meningkatkan derajat kesehatan di Pandeglang. “Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami harus memperhatikan jaminan kesehatannya. Untuk warga miskin tanggung jawab kami dan akan terus kami sasar,” tandasnya.
BACA JUGA: Berlaku Mulai Hari Ini, RSUD Kota Serang Sudah Layani Pasien BPJS
Menurut Irna, sebetulnya kepesertaan JKN untuk masyarakat Pandeglang pernah mencapai angka 90 persen. Namun, kata Irna, karena tidak sinkron dengan nomor induk kependudukan (NIK) maa akhirnya tidak terdata.
“Makanya kita duduk bareng dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD terkait memadukan database agar semuanya terdata,”ujarnya.
Ditambahkan Irna, dengan adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, Pemkab Pandeglang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp4,7 miliar. “Insya Allah ke depan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90 persen, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggung jawab pusat, provinsi dan Kabupaten,” imbuhnya.
“Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, Provinsi 90.000, dan Kabupaten baru 46.000. Dengan penambahan Rp4,7 miliar bisa menginjak 50.000,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Serang Dasrial membenarkan dari 331.975 warga Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKN-KIS, tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Segmennya bermacam – macam, jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya,” katanya.
Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel
Dikatakan Dasrial, saat ini pihaknya sudah memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN. “Kita sudah punya by name by addres, jika memang masuk ke dalam tanggung jawab Pemda tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya,” pungkasnya.
Ia berharap masyarakat Pandeglang bisa mencapai 98 persen yang masuk kepesertaan JKN-KIS sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). “Nanti segmentasinya kecamatan dan desa untuk mendorong hal itu. Kita akan lombakan juga tiap desa yang bisa mencapai kepesertaan 100 persen,” tuturnya. (muhaemin)
