PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Pandeglang pada 18 Juli 2021 nanti, dinilai Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta rawan kebocoran kas negara.
Diungkapkan Wildan, Ketua Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Pandeglang, Pilkades mestinya di persiapkan dengan baik dan menjamin kepastian hukum. “Kami melihat dalam peraturan bupati masih terdapat aturan-aturan tidak pasti, sehingga belum sepenuhnya menjamin asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil)” katanya.
Wildan mencontohkan, dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2021, dalam hal sengketa perselisihan masih terdapat kerancuan, mana sengketa administrasi mana sengketa hasil serta seperti apa alur teknisnya dan pihak-pihak mana yang di beri kewenangan. “Kami tidak melihat secara detail dan mestinya tidak langsung di bebankan kepada bupati,” katanya.
Kedua kata Wildan, dalam Perbup tidak ada kepastian pembuktian syarat pemilih apakah KTP, Kartu Keluarga, surat domisili dari dinas terkait itu tidak di sebutkan. “Padahal jelas rujukannya di UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013. Sehingga dikhawatirkan munculnya pemilih siluman atau hak pilih warga hilang. Selain itu data awal menyebutkan dari DPT, DPT apa?, yang mana? juga tidak jelas,” tutur Wildan.
BACA JUGA: Tak Perlu Mengundurkan Diri, 20 ASN Nyalon Kades di Pandeglang
Selain itu Wildan menyangsikan prinsip asas luber jurdil yang mestinya dapat menjamin setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih dan memilih, karena hal tersebut juga bagian dari HAM yang di jamin oleh konstitusi UUD 45 bahkan organisasi dunia (PBB), namun ternyata perbup membatasi calon dengan sistem penjaringan.
“Kami khawatir adanya kebocoran keuanan negara oleh para kepala desa yang kembali mengikuti kontes di pilkades, dengan memanfaatkan Dana Desa untuk suksesinya, pun di perbup hanya mengatur cuti setelah penetapan calon. Tidak ada jaminan konsekwensi terhadap Dana Desa. Kami berharap Aparat Penegak Hukum jeli dan melakukan pengawasan khusus, apalagi melihat peran inspektorat yang tidak dimaksimalkan dalam momentum ini,” pungkasnya.
Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel
Pandangan senada disampaikan Ketua Nalar Pandeang Rudi Yana Jaya. Kata Rudi, Perbup Pilkades banyak celah yang rawan gugatan. “Perbup Pilkades tampak dibuat mengambang dan tidak berkepastian hukum. Itu sangat membahayakan dan rawan gugat. Dinas terkait harusnya melibatkan akademisi atau ahli menyusun perbup sehingga tidak blunder,” jelas Rudi.
“Kami minta ada perubahan Perbup, atau setidak-tidaknya dikeluarkannya keputusan bupati penjelasan teknis perbup didalamnya memuat rinci norma.” (muhaemin)
