SERANG, BANTEN RAYA – PKS akan menggelar musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah daerah (musda) untuk menentukan ketua di tingkat provinsi dan kabupaten kota serta arah partai dalam lima tahun ke depan.
PKS ternyata memiliki mekanisme unik dalam pemilihan tersebut. Tidak bisa setiap orang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi ketua atau pengurus.
“Kalau di kita enggak bisa tiba-tiba masuk PKS, terus jadi ketua. Tidak bisa misalnya saya punya duit langsung mau jadi ketua kabupaten kota. Ada tahapan-tahapannya,” kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Provinsi Banten M Najib Hamas, Kamis (24/12/2020).
Calon ketua untuk tingkat provinsi minimal status keanggotaannya adalah anggota utama. Selain itu mengikuti kaderisasi partai, berpengalaman di struktur partai, pernah menjadi anggota parlemen, tidak pernah melakukan pelanggaran syariah, dan dekat dengan berbagai kalangan.
Status keanggotaan di PKS sendiri berjenjang mulai dari anggota muda, sampai anggota inti atau pelopor yang di dalamnya ada jenjang madya, dewasa dan utama. Untuk menjadi anggota utama, kader menempuh minimal masa pembinaan sampai 15 tahun.
BACAJUGA:
“Untuk DPTW itu wajib anggota utama. Kalau DPTD minimal anggota dewasa. Kenapa harus berjenjang? Karena untuk menjaga kaderisasi,” kata Najib.
Setelah memenuhi syarat menjadi keanggotaan, maka kader memiliki hak untuk diusulkan menjadi ketua dalam mekanisme jaring aspirasi yang kemudian ditentukan dan dipertimbangkan oleh DPP.
Adapun calon ketua DPW PKS Provinsi Banten yang masuk ke DPP sebagai hasil jaring aspirasi di antaranya Sanuji Pentamerta, Gembong R Sumedi, Sudarman, Hilmi Fuad, Toto Sudaryanto, Al Aroby, Najib Hamas, Ruhamaben, Ulil Albab, Syaukatudin, Tuti Elvita, Siti Khodijah, Budi Prayogo, Miftahudin, Juheni M Rois, Iif Makmur, Nurul Wasiah, Ardawi Muhsin, Goffar. Kemudian ada Mansur Barmawi, Hasan Basri, Tengku Iwan, Imron Rosadi, dan sejumlah nama lainnya. (Fikri)
