BANTENRAYA.COM – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah dianggap hanya akan sedikit meringankan beban penyelenggara.
Akan tetapi, bukan menjadi solusi dalam memberantas praktik-praktik kecurangan yang selama ini kerap terjadi di pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul yang menilai bahwa, praktik politik uang masih menjadi daya tarik dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia.
BACAJUGA:
Baca Juga: Link Nonton Head Over Heels Episode 4 Sub Indo: Identitas Seong A Bakal Terbongkar?
Meski bertentangan dengan semangat demokrasi, ia menyebut praktik tersebut justru dinikmati bahkan seolah dianggap lumrah oleh banyak pihak, baik politisi maupun masyarakat.
“Kalau mau jujur dengan realitas pemilu, soal money politic ini sebenarnya ya menguntungkan rakyat dan politisi. Dan justru ini disukai oleh para pemain-pemain politik,” kata Adib kepada bantenraya.com, Selasa, 1 Juli 2025.
Menurutnya, menjelang pemilu, perputaran logistik dan uang memang cenderung menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hal ini yang menjadikan politik uang bukan hanya diterima, tetapi juga dianggap lumrah.
Baca Juga: Catat! Daftar 8 Formasi CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK Bergaji Tembus Rp10 Juta
“Ekonomi sudah berputar, logistik ada. Mau pilpres, pileg nasional, atau nanti dua tahun lagi pemilukada, money politic-nya masih kuat,” katanya.
“Jadi, kalau ditanya apakah pemisahan antara pemilu pusat dan daerah ini akan memperbaiki kualitas pemilu, saya justru pesimis,” ungkapnya.
“Problem utamanya kan bukan hanya di teknis pelaksanaan, tapi di kultur politik kita yang masih penuh persoalan,” tambahnya.
Baca Juga: Cabai Rawit dan Daging Ayam Sumbang Inflasi Banten pada Juni 2025
Meski demikian, Adib menegaskan bahwa normalisasi terhadap praktik tersebut harusnya menjadi perhatian.
Ia menyebut politik uang bukan hanya merusak etika demokrasi, tapi juga memperkuat pola rekrutmen politik yang transaksional dan elitis.
“Walaupun ini tidak bisa menjadi contoh yang baik, karena memang yang money politic-nya kuat itu yang terjadi, dan ekonomi bakal berputar,” tuturnya.
Baca Juga: Usai Dicopot sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, Ini Komentar Budi Prajogo
“Dan saya kira, kalau persoalan utama pemilu kita yang seperti itu tidak dibenahi, mau dipisah atau disatukan, ya kualitas pemilu kita masih jalan di tempat,” pungkasnya.***
