BANTENRAYA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa menyoroti kesulitan yang dialami siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dalam mencari tempat magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Hal itu ia sampaikan setelah dirinya banyak menerima aduan dan keluhan dari para orang tua siswa terkait sulitnya mendapatkan tempat untuk magang terutama di perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan jurusan yang diemban.
Yeremia Mendrofa mengatakan, kejadian tersebut sangat jomplang jika melihat Provinsi Banten yang memiliki ribuan perusahaan dan pelaku usaha yang seharusnya berpotensi menjadi lokasi magang.
“Banyak yang mengeluhkan ke saya berkaitan dengan susahnya mencari tempat magang, khususnya untuk anak-anak SMK ya. Saya kaget, karena di Provinsi Banten kan begitu banyak perusahaan dan UMKM, tetapi mengapa susah mencari tempat magang?” kata Yeremia, Kamis, 25 September 2025.
Menurutnya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius karena menjadi gambaran sulitnya lapangan pekerjaan di masa depan.
BACA JUGA: Walikota Cilegon Tepis Kekhawatiran Pimpinan DPRD Soal Pinjaman Rp300 Miliar
BACAJUGA:
“Mengapa susah sekali mencari tempat magang? Bagaimana mencari tempat kerja, kalau cari tempat magang aja susah,” ujarnya.
Untuk itu, Yeremia mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dapat bersinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar peluang magang bisa lebih terbuka.
“Tentu kami mendorong agar Dindik bisa membuat kerja sama atau MoU kepada seluruh pelaku usaha di Provinsi Banten agar bersedia memberikan kuota magang kepada siswa-siswa SMK sesuai kebutuhan tentunya,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan, agar setiap sekolah membentuk forum bursa magang dan kerja sebagai jembatan antara siswa dan dunia usaha.
“Selain itu sekolah juga harusnya ada forum bursa kerja sekolah. Nah, ini yang harus diperkuat. Bukan hanya bursa kerja tetapi juga bursa magangnya,” lanjut Yeremia.
BACA JUGA: Pemotongan Dana Transfer Pusat untuk 2026 Dibatalkan, DPRD Banten Sambut Baik Keputusan Pemerintah
“Karena sangat miris sekali ketika Banten yang memiliki banyak perusahaan, tapi anak-anak SMK yang mau magang saja tidak dapat kesempatan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengakui jika masih banyak anak-anak lulusan SMK yang malah ikut pelatihan di BLK.
Padahal, kata dia, idealnya lulusan SMK adalah lulusan yang siap pakai dan berkompetensi.
Menurut Septo, kembalinya siswa SMK untuk ikut pelatihan di BLK, seringkali karena kebutuhan persyaratan dalam mencari pekerjaan. Karena, banyak perusahaan yang meminta sertifikat keahlian bagi siswa yang mau melamar kerja.
“Makanya kita mendorong untuk penyelarasan pendidikan vokasi dengan pelatihan di balai latihan kerja sebenarnya. Dan itu sudah sempat disampaikan sejak tahun lalu kepada Dinas Pendidikan. Namun, hingga kini, realisasinya masih terhambat,” kata Septo.
BACA JUGA: Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Sebut Rencana Pinjaman Daerah Butuh Kajian Akademis
Septo menuturkan, kalau berdasarkan gagasan pihaknya dan Kepala BLKI Serang, kesempatan magang bagi anak-anak SMK yang seharusnya digunakan untuk magang ke perusahaan, bisa digunakan untuk melakukan pelatihan di BLKI dengan status sebagai peserta pelatihan.
“Jadi, anak-anak SMK seharusnya bisa langsung ikut pelatihan di BLK saat masih sekolah. Jadi, ketika mereka lulus, sudah pegang ijazah sekaligus sertifikat kompetensi. Itu akan menjadi nilai jual di dunia kerja,” jelas Septo.
Sementara itu, pada kesempatan lain, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Adi Priyanto mengatakan jika saat ini banyak kegiatan magang yang dilakukan anak SMK itu tidak terarah dan terawasi.
Sehingga, selama proses magang seringkali tidak mendapatkan peningkatan skill ataupun kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan industri.
“Seperti misalnya mereka magang di instansi pemerintah, seringkali hanya jadi tukang foto copy atau hal-hal yang tidak tersingkronisasi. Maka, sesuai arahan pak Gubernur tadi, kita ingin agar anak-anak SMK ini bisa diarahkan. Sehingga ketika nanti mereka lulus, itu sudah memiliki sertifikat BNSP itu,” jelas Adi.
BACA JUGA: DPRD Provinsi Banten Minta Sekolah Persiapkan Tes Kemampuan Akademik Bagi Siswa
Ia juga mengatakan, dengan disinkronisasi melalui MoU ataupun kurikulum, anak-anak SMK yang magang tadi nantinya tidak akan sulit mencari tempat magang, karena akan dijadikan sebagai peserta pelatihan di BLK.
“Makanya pemagang itu dia harusnya jadi peserta. Peserta pelatihan. Jadi, nggak cuma datang kayak hanya berharap nilai mata pelajaran doang. Buat apa 3 tahun di SMK tapi kemudian masuk lagi ke BLK? Kita (BLK) kan sebenarnya menampung yang tidak tertampung di pendidikan. Harusnya mereka ke BLK itu untuk meningkatkan skill yang sudah dimiliki,” tandasnya.***
