JAKARTA, BANTEN RAYA- Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menuai kritik Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Banten I (Lebak-Pandeglang) ini mengatakan, bukan berarti karena 85 persen pendapatan negara berasal dari pajak maka pendidikan juga harus kena imbasnya. Menurutnya, memang betul negara dalam kondisi pemulihan ekonomi karena dampak pandemi korona, namun kebijakan ini berpotensi mempersulit masyarakat disaat yang sudah sulit.
“Seharusnya dalam kondisi saat ini negara memberikan stimulus ekonomi sebanyak-banyaknya kepada seluruh sektor, bukannya malah memperkeruh suasana dengan memberikan beban tambahan kepada masyarakat,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Untuk itu Ali Zamroni mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemungutan PPN pada jasa pendidikan. Menuru dia, pembebanan PPN pada jasa pendidikan akan jadi persoalan baru di masyarakat dan seolah menjadi langkah mundur pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
BACAJUGA:
BACA JUGA: Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak
“Saya menilai ini langkah mundur, ketika dunia saat ini sedang mengatasi pendemi dan upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar bangsa justru pemerintah Indonesia berencana untuk membebankan pajak pada sektor pendidikan ini,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini mendorong pemerintah untuk aktif membenahi pendidikan di Indonesia.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Dia menambahkan, dunia pendidikan kita saat ini masih belum memenuhi standar yang merata. Banyak daerah di Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah, jangan malah diklasterisasi dengan model skema skema yang patut di kenakan pajak.
“Saya khawatir nanti akan merembet yang sektor pendidikan lain. Saya meminta kemendikbudristek tidak tinggal diam dengan rencana pengenaan pajak ini, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di bawah dan dunia pendidikan secara umum,” ujarnya. (*/rahmat)
