BANTENRAYA.COM- Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata.
Menurutnya, ada lima pilar sosial yang menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah.
Diantaranya, kata Dimyati, pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat, media sosial, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan lain seperti pelaku usaha, industri, dan UMKM.
“Lima kelompok ini menjadi backbone, tulang punggung keberhasilan pembangunan,” kata Dimyati saat membuka Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-22 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Selasa, 10 Juni 2025, di Kampus Sindangheula, Kota Serang.
BACAJUGA:
Baca Juga: Besok Tayang! Cek Sinopsis Film Keluarga Super Irit, Adaptasi dari Komik Populer Korsel
Selain lima pilar tersebut, Dimyati juga memaparkan enam pilar utama pembangunan yang menurutnya saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Pertama adalah kepemimpinan. Ia menyebut, pemimpin ideal adalah yang visioner, proaktif, berdedikasi, inspiratif, berintegritas, dan melayani rakyat.
Pilar kedua adalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Pendidikan yang unggul diharapkan menghasilkan manusia unggul, makanya kita ada program namanya Sekolah Gratis agar masyarakat Banten tidak ada lagi yang putus sekolah,” katanya.
Lebih lanjut Dimyati menuturkan, pilar ketiga dan keempat adalah menyentuh pada aspek infrastruktur dan ekonomi. Ia menekankan bahwa, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk media sosial dan dunia akademik.
“Kelima adalah pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintahan yang good and clean governance. Dari pemerintahan yang bersih, bisa lahir kebijakan yang bermanfaat,” ujarnya.
Baca Juga: Hukum Pernikahan Saat Perempuan Hamil di Luar Nikah dari 4 Mazhab
Terakhir, kata dia, yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat secara aktif.
Menurut Dimyati, tanpa partisipasi warga dan masyarakat, pembangunan akan kehilangan arah dan dampaknya jadi tak merata.
Ia juga mengingatkan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Sekecil apapun rupiah tidak boleh loss. Harus jelas manfaat, dampak, dan hasilnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap tata kelola anggaran di masa pemerintahannya bersama Gubernur Andra Soni bisa lebih fokus dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun 2026 atau di perubahan 2025, Andra-Dimyati sudah menerima APBD murni rancangan kami. Tidak boleh ada anggaran yang tak bermanfaat atau tak berdampak,” pungkasnya.(***)
