SERANG, BANTEN RAYA – Pengamat hukum menilai pengadaan hand sanitizer melalui anggaran belanja tak terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten senilai Rp2,5 miliar sudah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karenanya, hal itu dapat diproses oleh aparat penegak hukum (APH).
Pengamat hukum Donny Suwardi mengatakan, berdasarkan pemberitaan Banten Raya edisi Jumat (18/6/2021) dengan judul Pengadaan Hand Sanitizer Sempat Bermasalah, sudah banyak yang memenuhi unsur pidana, dan bisa diproses hukum oleh APH.
“Iya kesalahannya cukup banyak, ini seharusnya tidak hanya melakukan pengembalian saja, karena unsur tindak pidananya sudah ada. Pengembalian bukan berarti menghapuskan perbuatannya, karena sudah terjadi, tapi jadi iktikad baik (pengembalian),” kata Donny.
Pensiunan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Negeri Serang itu menjelaskan ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan atau meminta contoh barang dan tidak mengklarifikasi sumber hand sanitizer, maka sudah menjadi kesalahan yang fatal.
BACA JUGA: Setelah Masker, Pengadaan Hand Sanitizer BPBD Banten Juga Sempat Bermasalah
“Dia tidak mengecek, memeriksa dari penyedia. Seharusnya memeriksa produsennya dari mana, harusnya menyebutkan produksinya dari mana, laboratoriumnya gimana, kesehatannya gimana, higienisnya gimana dan sebagainya,” jelasnya.
Kemudian, Donny melanjutkan penyedia dalam hal ini PT Dewo Sejahtera Bersama (DSB), seharusnya menjadi penyedia tunggal, dalam pengadaan hand sanitizer tersebut.
“Lalu ketersediannya, dia sanggup tidak menyediakan 66 ribu. Tidak boleh kurang. Itu harus satu produsen, itu salah (dari dua penyedia), karena dalam kontraknya harus disebutkan dua. Kemudian dia tidak bisa menyebutkan yang 8 ribu (hand sanitizer), itu ilegal enggak jelas asalnya,” lanjutnya.
Selain itu, Donny menambahkan PT DSB) itu tidak memiliki izin produksi dan izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sehingga hand sanitizer tersebut dianggap tidak layak untuk digunakan.
“Si penyedia mencampur sendiri, produksinya bisa dijamin enggak akurasinya? Penelitian dan sebagainya. Persentase alkohol, persentase yang lain-lainnya itu harus jelas tidak boleh sembarangan,” tambahnya.
Donny mengungkapkan, 66 ribu botol hand sanitizer tersebut tidak layak digunakan. Hal itu diperjelas dari hasil labolatorium Balai Besar Kesehatan Jakarta dan Sucofindo.
Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel
BACAJUGA:
“Ini total loss, sudah tidak bisa dipakai dan menyalahi aturan. Harus (diproses oleh APH). Dari lima (bakteri) itu hanya 1 (membunuh bakteri), berarti hanya 20 persen,” tururnya.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan hand sanitizer melalui anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada BPBD Provinsi Banten diduga bermasalah. Hand sanitizer pengadaan dari PT DSB berdasarkan pemeriksaan labolatorium dari 66 ribu botol ukuran 250 mililiter, 8 ribu botol hasilnya 99,9 persen tidak dapat membunuh kuman dan seluruhnya ilegal. (darjat)
