SERANG, BANTEN RAYA – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 menyegel gedung DPRD Provinsi Banten, Jumat (11/6/2021) sore. Sebab, lembaga perwakilan rakyat itu melalui Badan Anggaran (Banggar)-nya dinilai berperan pada kasus hibah pondok pesantren (ponpes) dengan telah meloloskan program hibah dalam penyusunan anggaran.
Informasi yang dihimpun bantenraya.com, aksi penyegelan tersebut berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk yang berisi agar kasus hibah ponpes diusut tuntas. Selanjutnya, spanduk tersebut dibentangkan di akses pintu masuk utama Gedung DPRD Banten.
BACAJUGA:
“Peran Banggar DPRD Banten dalam memuluskan kebijakan hibah ponpes yang saat ini banyak terjerat kasus korupsi sangatlah besar. Hal itu justru harus menjadi perhatian khusus oleh aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejati Banten. Pasalnya, dalam meloloskan kebijakan tersebut pihak eksekutif gubernur-wakil gubernur dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pihak DPRD Banten,” ujar Fikri Maswandi, Koordinator Umum KMS 30, kepada bantenraya.com usai aksi.
Ia menjelaskan, dalam proses ketok palu persetujuan APBD, mustahil bagi DPRD tidak mengetahui proses penganggaran kebijakan hibah ponpes itu. Terlebih DPRD memiliki fungsi penganggaran atau budgeting dan pengawasan atau controlling.
BACA JUGA: Tersangka IS Siap Jadi Justice Collaborator Kasus Dugaan Korupsi Hibah Ponpes
“Kami yakin, kasus kejahatan korupsi bukanlah kasus personal yang hanya dijalankan sendiri. Namun, kejahatan korupsi merupakan kasus yang dilakukan berjemaah, terorganisir, terstruktur dan masif,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Fikri, sebagai masyarakat Banten kami tidak mau marwah para kiai yang membina para santri di ponpes dinodai olah para pejabat bejat yang tak bermoral. Sebagai dukungan moril KMS 30 mendesak agar Kejati memanggil dan memeriksa ketua hingga anggota Banggar DPRD Banten. Jika hal itu tidak dilakukan maka kinerja kejati Banten patut dipertanyakan.
“Karena perlu diketahui dalam kasus hibah ini, Kejati hanya menangkap dan menyelidiki pejabat-pejabat tingkat rendah bukan pejabat-pejabat perumus kebijakan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengatakan, dugaan pemotongan bantuan dana ponpes sudah muncul sejak lama. Bahkan hal itu telah disampaikan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
“Kami sudah menyampaikam berkali-kali ke TAPD bahwa ada laporan yang kami dapatkan, tidak hanya di 2020. Di Lebak memamg ada temuan (dugaan pemotongan dana ponpes), tapi tidak bisa kami membuktikannya. Dari curhatan-curhatan bahwa ada pemotongan dari berbagai oknum tertentu,” ujarnya saat dihubungi Banten Ryaa, Jumat (9/4/2021).
Politikus Gerindra itu menuturkan, saat itu TPAD dengan percaya diri mengaku sudah menampung informasi tersebut dan akan mengantisipasinya. Oleh karenanya, ketika dugaan itu kini terjadi kembali maka pihaknya mempertanyakan lagi komitmen dari TAPD.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan, katanya iya ini akan diantisipasi dan sebagainya. Ketika hari ini terjadi ya kami pertanyakan ke TAPD kenapa ini bisa terjadi. Padahal kami sudah mengingatkan, ini tidak dihiraukan oleh TAPD,” katanya.
Simak penyataan lengkap Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar seputar penganggaran hibah ponpes di sini. (dewa)
