SERANG, BANTEN RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta mempercepat proses hukum lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) tahun 2018 dan 2020.
Lima tersangka yakni mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten Irvan Santoso, ketua tim evaluasi penyaluran hibah ponpes Toton Suriawinata. Kemudian, AS selaku pengurus salah satu ponpes penerima bantuan hibah, AG selaku honorer di Biro Kesra Provinsi Banten, dan ES dari pihak swasta.
BACAJUGA:
“Mendukung agar penyidik Kejati segera melimpahkan kelima tersangka ke pengadilan, agar segera diperoleh kepastian hukum. Karena ketika dijadikan tersangka masih asas praduga tak bersalah. Belum bisa disebutkan bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Kuasa Hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro, kemarin.
Menurut Asep, dengan pelimpahan lima tersangka ke pengadilan tentunya akan membuat kasus tersebut menjadi lebih terbuka. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab dalam kasus dana hibah ponpes tersebut.
“Pihak-pihak mana saja yang layak dibebani pertanggungjawaban di mata hukum. Dengan adanya pengadilan ini akan lebih memberikan kepastian hukum. Pengadilan yang akan mengadili dan memutus serta memberikan punishment (hukuman-red) terhadap para pelaku,” ujarnya.
Asep menegaskan, Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah pengungkapan perkara yang saat ini sedang didalami oleh Kejati Banten. Apalagi gubernur merupakan salah satu pelapor kasus dana hibah ponpes ini ke Kejati Banten.
“Oleh karena dalam proses ini Pak Gubernur sangat pro terhadap pemberantasan korupsi. Beliau dalam konteks dana hibah ponpes ini bertindak juga sebagai pelapor. Sehingga pelaporan ini dimaksud agar memberikan punishment terhadap oknum-oknum pelaku dan tidak terjadi lagi praktek-praktek serupa dikemudian hari,” jelasnya.
BACA JUGA: Tersangka IS Siap Jadi Justice Collaborator Kasus Dugaan Korupsi Hibah Ponpes
Sementara itu, Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan, saat ini penyidik tengah fokus terhadap pemberkasan tersangka, kasus hibah, untuk mengejar batas penahanan tersangka.
“Kita fokus pemberkasan, untuk saksi (pemeriksaan) sambil berjalan,” katanya.
Untuk diketahui, dari pemeriksaan terhadap beberapa ponpes penerima bantuan. Ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini. Pertama, yaitu pesantren fiktif seolah penerima bantuan padahal penadah. Kedua, penyaluran bantuan lewat rekening tapi begitu sudah cair masuk ke rekening ponpes tapi diminta kembali untuk dipotong. Pemotongan bantuan setiap ponpes sendiri berbeda-beda.(darjat/rahmat)
