SERANG, BANTEN RAYA – ASN di lingkup Pemprov Banten tak perlu repot-repot untuk mengaktivasi ulang rekening di Bank Banten pasca pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD). Pasalnya, sistem di bank plat merah itu sudah secara otomatis mengaktifkannya ulang.
Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin menegaskan kesiapannya untuk menyalurkan gaji dan hak ASN pemprov lainnya terhitung sejak RKUD dipindahkan. Untuk memudahkan prosesnya, ASN pemprov tak perlu melakukan aktivasi ulang rekening Bank Banten. Semua sudah aktif secara otomatis.
“Sudah, gajian hari ini pun bisa (disalurkan). Rekening sudah diaktivasi secara sistem, seluruh ASN sudah bisa pakai rekening kemarin, sudah diaktifkan lagi,” ujarnya kepada bantenraya.com, Jumat (28/5/2021).
BACAJUGA:
BACA JUGA: Tok! RKUD Pemprov Resmi Pindah ke Bank Banten
Ia juga menegaskan, keseriusannya untuk mengelola RKUD Pemprov Banten. Pihaknya akan fokus untuk mengelolanya terlebih saat ini bank plat merah itu telah mencanangkan 4 grand strategy dan 8 quick wins untuk aksi korporasi ke depannya. Ketika itu dilaksanakan maka diyakininya Bank Banten akan mencapai masa kejayaannya.
“Saya punya pengalaman 4 tahun di Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) enggak ada masalah pengelolaan RKUD itu. Jadi sekarang RKUD kalau sudah kembali ke sini kami tinggal fokus,” tuturnya.
Agus menjelaskan, bank pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 memang memiliki keunikan. Sebab, bank tersebut bisa menjadi pengelola kas daerah yang pada turunannya mengelola secara profesional atas pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.
“Ini berdampak pada bisnis Bank Banten, artinya likuiditas juga ada, kemudian potensial optimalisasi pendapatan daerah juga tinggi. Sehingga PAD (pendapatan asli daerah) Banten juga akan meningkat,” tuturnya.
BACA JUGA: ASN Pemprov Banten Ramai-ramai Aktivasi Ulang Rekening Bank Banten
Seperti diketahui, Pemprov Banten pernah menutup RKUD di Bank Banten pada April tahun lalu lantaran eks Bank Pundi itu ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus (BDPK). Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 580/Kep.144-HUK/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten (bjb), Tbk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten.
Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut status tersebut pada Kamis (6/5/2021). Pencabutan dilakukan lantaran Bank Banten telah mampu memenuhi empat syarat yang diminta OJK. Keempatnya adalah restrukturisasi manajemen, penguatan permodalan, likuiditas dan penyelesaian kredit bermasalah. (dewa)
