SERANG, BANTEN RAYA- Perkumpulan mahasiswa yamg tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 banyak janji yang tak ditepati Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy di usia empat tahun memimpin Provinsi Banten. Mereka menilai banyak janji yang tak ditepati dan bahkan Banten dinilai menjadi ladang korupsi.
Koordinator Umum KMS 30 Fikri Maswandi mengatakan, tepat pada 12 Mei 2021 menjadi tanggal keramat. Masa jabatan WH-Andika berumur empat tahun. Usia yang cukup untuk membuktikan langkah kongkret demi kemajuan Provinsi banten. Namun menjadi ironi ketika melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi.
“Segala cita-cita yang digaungkan pada pilkada 2017 seakan hanya menjadi ilusi. Reformasi birokrasi dan clean and good governance menjadi kedok bagi kelanggengan pemerintah yang hanya punya orientasi terhadap uang,” ujarnya kepada Banten Raya, Rabu (12/5/2021).
Menurutnya, tidak ada niatan baik untuk benar-benar memperbaiki Provinsi Banten dengan berbagai persoalannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua kasus dinilainya mega korupsi dalam waktu yang berdekatan.
BACAJUGA:
“Hebohnya kasus dugaan pengadaan lahan Kantor Samsat Malingping dan pengampakan dana hibah pondok pesantren (ponpes) tahun 2020 membuat masyarakat Banten terkejut. Mempertanyakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan kepada Pemprov Banten,” katanya.
Mengenai Pungutan liar (pungli) dana hibah kepada ponpes dari Pemprov Banten bukan terjadi kali ini saja. Sekitar sepuluh tahun lalu juga timbul kejadian serupa pernah terjadi dan dengan motif hampir sama. Ada banyak penerima fiktif dalam kasus dugaan penyelewengan penyaluran dana hibah ponpes di Banten tahun anggaran 2020 senilai Rp117 miliar tersebut.
BACA JUGA: Pengurus Pesantren dan Honorer Pemprov Banten Jadi Tersangka Kasus Hibah Ponpes
Seyogyanya, lembaga ponpes tidak boleh dirusak oknum yang memanfaatkannya sebagai ladang untuk merampok atau korupsi. Sudah seharusnya kasus korupsi dana ponpes dibuka secara terang benderang lantaran Provinsi Banten masih saja menjadi daerah rawan korupsi.
“Tiga nama yang sudah ditetapkan hanya tersangka kecil saja. Kami menduga adanya pelaku yang lebih besar. Aroma korupsi di pusaran dana hibah ponpes sangat kuat, sehingga perlu dibongkar aktor-aktor jahat yang merugikan masyarakat Banten,” tegasnya.
Dengan terkuaknya indikasi korupsi dana hibah ponpes tersebut, kata Fikri, muara maupun titik permasalahannya tidak bisa dilepaskan dari pada peran Gubernur Banten. Sebab, pengesahan dan pemberian hibah dari APBD ditandatangani langsung oleh gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
Dalam pasal 16 ayat 1, tertulis setiap pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama gubernur dan penerima hibah.
“Selayaknya, Gubernur Banten harus bertanggung jawab. Sebab, ia tidak paham pergub ciptaannya sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut dipaparkan Fikri, sementara itu berdasarkan pernyataan Gubernur Banten yang mengatakan bahwa tidak adanya tim verifikasi dana hibah ponpes 2020, maka perlu ditelusuri. Pernyataan demikian mesti diusut oleh aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kajati Banten: Ini Corruption by Design
“Apakah hal ini sebuah kelalaian, pembiaran atau kesengajaan? Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2, tertulis bahwa evaluasi terhadap permohonan hibah, paling tidak harus dilakukan verifikasi persyaratan administrasi. Masih mengacu pada Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2019, pada pasal 8 ayat 2, poin terpentingnya ada di poin C, melakukan survei lokasi. Survei lokasi ini harus dilakukan guna tidak adanya pesantren fiktif,” tegasnya.
Untuk penyaluran hibah ponpes di 2021 malah terdapat 716 ponpes diduga fiktif dari total calon penerima hibah sebanyak 4.042 ponpes. Maka, sebaiknya penegak hukum turut serta memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Banten agar kasus korupsi hibah bisa diungkap sampai akarnya.
“Padahal kita tahu Nasib seluruh rakyat Banten menjadi tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan dirinya mendukung penuh upaya pengusutan dugaan korupsi hibah bantuan dana ponpes tahun anggaran 2020 senilai Rp117 miliar. Kasus ini harus dibongkar secara tuntas agar tidak terulang dikemudian hari.
Ditegaskannya, mereka yang bermain dalam dugaan penyelewengan bantuan dana ponpes adalah yang berada di luar sistem. Oknum yang memang memanfaatkan situasi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, pihaknya ingin membongkar itu semua hingga tuntas dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kejati Banten.
“Kuping saya sudah dengar lama itu, dari tahun ke tahun makanya saya bilang Kejati coba dalami, karena ini niat baik gubernur bantu pesantren untuk kepentingan mereka. Karena tahu persis kondisi pesantren, ya sudah kita ulurkan tangan kita, bantu yang bisa kita bantu,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Kasus Dugaan Korupsi Hibah Ponpes, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Pemprov Banten
Ia mengaku, sangat marah ketika bantuan yang ditujukan bagi pengembangan ponpes justru dipotong. Bahkan dari laporan yang diterimanya, ada ponpes yang sama sekali tak menerima uang bantuan. Kiai atau penanggung jawab ponpes hanya disodorkan kuitansi untuk ditandatangani.
WH menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Banten untuk mengusut kasus tersebut dan menangkap seluruh orang yang terlibat agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.
“Saya rasa ini memang harus dituntaskan, dan saya bersyukur kita bisa tuntaskan ini. Kita bisa dapatkan orang-orang yang mana yang terlibat agar bisa dihukum. Karena bukan nilai besar kecilnya tapi lebih kepada syahwatnya yang tidak punya nurani tidak punya hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan, terima kasih banyak, semangat untuk memberantas korupsi di Banten,“ tandas Gubernur WH. (dewa)
