SERANG, BANTEN RAYA – Komunitas Soedirman 30 atau KMS 30 menyebut jika Banten saat ini sedang mengalami darurat korupsi. Hal tersebut diungkapkan kumpulan mahasiswa itu lantaran adanya dua kasus dugaan korupsi yang muncul di waktu yang berdekatan. Kini kedua kasus itu tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Seperti diketahui, kasus pertama itu adalah dugaan korupsi penyaluran dana hibah ponpes senilai Rp117 miliar itu tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Saat ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Ketiga tersangka itu terdiri atas ES dari pihak swasta, AS selaku pengurus salah satu ponpes. Satu lagi adalah AG selaku pegawai harian lepas (PHL) Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.
Selanjutnya kasus yang kedua adalah dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malingping. Untuk kasus tersebut, Kejati Banten telah menetapkan SMD selaku Kepala UPT Samsat Malingping sebagai tersangka.
Koordinator Umum KMS 30 Fikri Maswandi mengatakan, saat ini Banten sedang mengalami darurat korupsi. Menurutnya, Banten saat ini memang sudah banyak menujukkan perubahan signifikan. Meski demikian, sekitar 4 tahun kepemimpinan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, belum bisa menjawab berbagai persoalan di Provinsi Banten, khususnya korupsi.
“Dengan mode lama tindak pidana korupsi di bumi Banten, ditambah tidak ada sistem yang mampu memperkecil peluang untuk korupsi. Itu membuktikan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi di Provinsi Banten hanya omong kosong,” ujarnya, Jumat (30/4/2021).
Menurutnya, WH-Andika saat ini tidak mempunyai langkah serius untuk memperkecil peluang korupsi di Provinsi Banten. “Dan hadirnya 4 tersangka pada dua kasus korupsi di Provinsi Banten sama sekali bukan prestasi,” tegasnya.
BACAJUGA:
https://bantenraya.com/daerah/lebak/dugaan-korupsi-pengadaan-lahan-samsat-malingping-kajati-banten-ini-corruption-by-design/
Sementara itu, Kepala Sub Komite Jurnalistik KMS 30 Ahmad Khudori mengatakan, munculnya dua kasus korupsi di lingkup Pemprov Banten telah memperburuk sejarah provinsi pecahan Jawa Barat itu.
“Dua kasus sekaligus, dana hibah dan pengadaan lahan UPT Samsat Malingping membuka wajah sebenarnya sifat para pejabat pemprov dan kultur kerja pemprov Banten. Padahal setiap korupsi yang terjadi ini menimbulkan kerugian untuk masyarakat,” pungkasnya. (dewa)
