SERANG, BANTEN RAYA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten mengaku siap membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Walau demikian, mereka juga meminta ada keringanan bagi perusahaan yang memang jelas terdampak pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah telah menetapkan bahwa THR Idul Fitri tahun ini harus dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya. Adapun waktu pebayaran THR paling lambat pada H-7 hari raya keagamaan.
Ketua Apindo Provinsi Banten Edi Marsalim mengatakan, pada dasarnya pemberian THR merupakan kewajiban bagi pelaku usaha kepada karyawannya. Oleh karenanya, pihaknya akan mematuhi ketentuan tersebut dengan membayarnya secara penuh. “Mau tidak mau harus, karena itukan keputusan menteri,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (12/4/2021).
Ia menuturkan, di samping komitmennya untuk mematuhi aturan yang ada, di satu sisi ada juga anggota Apindo yang kondisinya benar-benar terpuruk akibat pandemi Covid-19. Mereka yang demikian diharapkan agar pemerintah memberikan pertimbangan atau keringanan.
Menurutnya, perusahaan yang terdampak bisa sangat terlihat dengan tanda-tanda adanya pengurangan karyawan dan kondisi keuangan yang anjlok. Bagi perusahaan dengan kondisi tersebut diharapkan diberi kesempatan untuk mereka bernegosiasi bersama serikat pekerja atau buruhnya.
“Yang terdampak diberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan negosiasi dengan serikatnya. Bisa dicarikan jalan keluar. Mungkin pertama bayar setengah dulu nanti sisanya tapi pasti ada kepastian,” katanya.
Edi juga meminta agar pemerintah bisa benar-benar mengawasi pelaksanaan pembayaran THR. Pemerintah harus bisa bersikap tegas kepada perusahaan yang mampu tapi abai atas kewajibannya membayar THR. Hal itu perlu dilakukan karena dari ribuan perusahaan yang ada di Banten, hanya 10 persennya saja yang masuk dalam keanggotaan Apindo.
BACAJUGA:
“Mereka memanfaatkan situasi dan sebagainya. Nah itu tugas pemerintah, bohong kalau Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) enggak tahu mereka upahnya enggak sampai upah minimum. Pasti tahu lah, tapi apa langkah konkret untuk kepentingan anak bangsa,” ungkapnya.
Edi menegaskan, kondisi tersebut harus seharusnya bisa menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya Disnakertrans Provinsi Banten. Ia menilai, dengan adanya perusahaan nakal tersebut bukan tidak mungkin akan membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan.
“Harus bergerak, pemerintah harus menambah tenaga kerja yang periksa di lapangan. Kita siasati sudah ada tim pemantau. Tetapikan pemantau itukan kalau ditemukan (ada temuan) harus ada tindakkan hukum, khawatirnya enggak nyampe,” tuturnya.
Kepala Dinaskertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, adapun besara THR yang harus dibayar harus senilai satu bulan upah bagi buruh yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.
“Kalau kemarin THR bisa dicicil tapi mudah-mudahan tahun ini enggak dicicil. (Diberikan) H-7 hari raya keagamaan. Kalau masa kerja kurang dari setahun diberikan secara proporsional. Misalnya masa kerja enam bulan maka hitungannya 6 per 12 dikali satu bulan upah,” paparnya. (dewa/rahmat)
