SERANG, BANTEN RAYA- Pondok pesantren (ponpes) turut merasakan dampak pandemi Covid-19. Kini, ponpes mengalami kesulitan untuk membiayai operasional ponpes lantaran perekonomian wali santri yang menurun akibat bencana non alam tersebut.
Ketua Presdium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Anang Azhari Ali mengatakan, ada sejumlah dampak yang dirasakan oleh ponpes akibat pandemi Covid-19. Adapun yang paling dirasakan adalah berkaitan dengan pembiayaan operasional ponpes. “Terutama adalah yang kami rasakan ya ekonomi wali santri. Itu mengalami penurunan, sehingga mengalami kesulitan pada pembiayaan (operasional) pesantren,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, imbas dari pandemi korona juga memengaruhi pemberdayaan ekonomi ponpes. Ketika keberadaan santri tak ada, maka tidak terjadi aktivitas ekonomi. “Pernah diliburkan sekitar 3 bulan, bagi para guru ini mengalami kendala. Kenapa? Ekonomi pesantren ikut mati juga karena pasarnya mati,” katanya.
Dampak selanjutnya, kata dia, sangat dirasakan oleh para karyawan. Ponpes tak bisa lagi memberdayakan para karyawannya karena dua dampak sebelumnya. Ponpes yang bisa menggunakan jasa mereka karena kesulitan pembiayaan dan tak bergeraknya perekonomian di internal. “Ini yang dirasakan oleh pesantren selama ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Anang bersyukur ponpes masih bisa bertahan. Saat ini pun kegiatan belajar mengajar (KBM) di ponpes telah aktif kembali. Pemberlakukan KBM dilakukan dengan menerapakan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, santri juga tak bersentuhan dengan dunia luar. Adapun orangtua santri yang ingin datang ke ponpes, wajib ikut menerapkan protokol kesehatan.
“Akhirnya dengan kekuatan doa, zikir dan ikhtiar maka silakan bagi para wali santri untuk masuk ke dalam pesantren dan kita berlakukan protokol penuh. (KBM) Alhamdulillah sudah lama sudah (aktif kembali),” tuturnya.
Untuk penanganan pandemi, FSPP mendukung program vaksinasi Covid-19 yang diluncurkam oleh pemerintah. Bahkan para pengurus siap untuk diberi suntikkan produk medis tersebut. “Insya Allah divaksin, pada prinsipnya FSPP mendukung,” ujarnya.
Menurut Anang, saat ini tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk divaksin. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak untuk menerimanya dan juga sebaliknya.
“Tidak dipaksa walau pun menurut undang-undang harus dilakukan oleh setiap individu masyarakat. Tetapi undang-undang ini belum dijalankan oleh pemerintah. Menunggu vaksin ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah kalau sudah dirasakan manfaatnya baru undang-undang diberlakukan. Bahwa setiap warga Indonesia wajib divaksin,” tuturnya.
BacaJuga
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berpesan agar keberagaman di masyarakat jangan sampai mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi dipersatukan dalam bingkai proklamasi kemerdekaan dengan pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945,” ungkapnya.
WH mengajak para kiai untuk mempromosikan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. “Sampaikan kepada masyarakat, rumah sakit penuh. Kuncinya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan,” katanya. (dewa/rahmat)
