SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten mengabulkan usulan penangguhan penerapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 dari 121 perusahaan di Banten. Kebijakan tersebut diberikan lantaran keuangan perusahaan sedang terdampak pandemk Covid-19 sehingga tak mampu membayar upah pekerja sesuai ketentuan.
Seperti diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah penetapan besaran UMK 2021. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021.
Adapun rincian besaran UMK terdiri atas Kabupaten Pandeglang Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang Rp4.251.180,86 dan Kabupaten Tangerang Rp4.230.792,65. Selanjutnya Kota Tangerang Rp4.262.015,37, Kota Tangerang Selatan Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon Rp4.309.772,64.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten Karna Wijaya mengatakan, setelah penetepan nilai UMK 2021 pihaknya membuka ruang bagi perusahaan untuk mengajukan penangguhan. Kesempatan itu dibuka sejak pertengahan November hingga Desember 2020 lalu. Hasilnya, terdapat 121 perusahaan yang usulannya disetujui.
“Yang disetujui 121. Rinciannya, Kabupaten Tangerang 62 perusahaan, Kota Tangerang 40 perusahaan, Kota Tangerang Selatan 7 perusahaan. Kabupaten Serang 9 perusahaan, Kota Cilegon 2 perusahaan dan Kabupaten Lebak 1 perusahaan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (14/1/2021).
Ia menjelaskan, selain yang disetujui terdapat 8 perusahaan yang usulannya ditolak. Sementara itu, ada juga 3 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2021 namun mencabut usulannya.
“Karena saat mau verifikasi faktual mereka dapat order dan akhirnya menyanggupi UMK 2021,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi membenarkan keputusan penangguhan UMK 2021 telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Disnakertrans.
“(Surat keputusan penangguhan UMK 2021) sudah (diterbitkan) dari saya, dari kadis. Yang ditolak itu kebanyakan di Kabupaten Tangerang. Mereka yang dikabulkan usulannya karena terdampak Covid-19,” ungkapnya.
BacaJuga
Alhamidi menuturkan, mereka yang ditolak usulan penangguhan UMK-nya rata-rata lantaran tidak melampirkan kesepakatan antaran pekerja dengan pengusaha. Padahal, dokumen itu merupakan salah satu syarat wajib yang perlu disampaikan.
“Jadi yang menjadi permasalahan itu karena adanya kekurangan, sehingga tak disetujui. Itu karena belum adanya kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha, tuturnya.
Meski keputusan soal penangguhan UMK 2021 telah diterbitkan, kata dia, masih ada saja perusahaan baru yang mengajukan usulannya. Akan tetapi karena waktu pendaftaran sudah ditutup dan sudah ada kesepakatan final maka usulan mereka ditolak.
Agar tak membayar UMK 2021, pihaknya masih membuka kesempatan bagi mereka untuk tidak menerapkannya. Syaratnya, ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. “Namun memang masih ada peluang, di sana kita serahkan ke bipartit antara pekerja dan pengusaha. Upah itu sejatinya kesepakatan kedua belah pihak,” tuturnya.
Al Hamidi menegaskan, UMK 2021 saat ini sudah berlaku dan perusahaan harus membayar upah pekerja sesuai dengan besaran sesuai ketentuan. “Pembayaran Februari nanti untuk pembayaran kerja di Januari. Jadi pembayaran di Februari nanti sudah pakai UMK 2021. Karena pekerja kan kerja dulu baru dibayar, beda sama PNS dibayar dulu baru kerja,” ujarnya. (dewa/rahmat)
