BANTENRAYA.COM – Jika saja Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) melibatkan Rp466 triliun seperti RUU Ibu Kota Negara atau RUU IKN pasti RUU itu segera diselesaikan.
Beberapa hari kemarin, seorang teman melontarkan pertanyaan menggelitik ke saya tentang RUU PKS.
“Bisa nggak ya RUU TPKS dan RUU PPRT pengesahannya secepat RUU IKN?,” ujarnya.
Baca Juga: 2 Menit Lalu! Kode Redeem FF Terbaru 24 Januari 2022, Dapatkan Hadiah Menarik
RUU PPRT sendiri adalah Rancangan Undang-undang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga.
Sebagaimana sodara ketahui semua, UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan dengan sangat cepat.
Hanya ada satu fraksi di DPR-RI yang tidak setuju, dan ia adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Satu dari dua partai oposisi pemerintah.
Baca Juga: Gara-gara Hal Ini, Pemkab Serang Kehilangan Pajak hingga Rp30 Miliar
Jawaban saya terhadap pertanyaan kawan tadi singkat saja. Yakni, jika saja kedua rancangan undang-undang itu melibatkan Rp466 triliun, pasti bisa.
Saya sama sekali tidak tertarik pada perdebatan tentang ibu kota negara ini. Sejak dua hari belakangan ini, lini masa saya penuh dengan perdebatan “Nusantara”, nama ibu kota baru itu.
BACAJUGA:
Sejarahwan bicara. Ahli bahasa bicara. Orang bolak-balik kitab kuno untuk mendukung atau menyalahkan nama Nusantara.
Baca Juga: Tiktok Ace Hardware Cilegon Kini Diikuti 28.000 Followers
Begitulah negeri ini selama enam tahun terakhir ini. Kita berdebat hal-hal dangkal (banal). Hal-hal remeh temeh nan receh.
Tidak ada dialog. Orang-orang hidup dalam gelembung-gelembung yang menggemakan apa yang mereka percaya.
Untuk yang sepakat, ibu kota negara baru adalah langkah besar untuk mengembalikan kejayaan negara. Untuk penentangnya, ini adalah upaya sia-sia yang tidak ada gunanya.
Baca Juga: Mengenal Tradisi Kawalu Baduy
Membaca Buku Saku Ibu Kota negara. Banyak konsep-konsep besar dituangkan di sana.
Seperti, IKN Nusantara akan menjadi “superhub” penghubung antara yang lokal dan yang global.
IKN menjadi center-nya. Dalam bahasa buku saku tersebut, superhub IKN bersifat locally integrated, globally connected, dan universally inspired.
Baca Juga: Dwi Andika Mengaku Sakit Usai Vaksinasi Booster
Ambisi untuk membangun ibu kota negara yang baru ini sangat besar. Coba lihat saja targetnya.
“Kota terdepan dunia dalam hal daya saing, 10 besar liveable city di dunia dan mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang, kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.”
Luar biasa indah kalau ini tercapai, bukan?
Baca Juga: Young Lex dan Denny Caknan Rilis Lagu LEPAS, Sebuah Motivasi Agar Tidak Terpuruk Terus
Saya tidak berpandangan terlalu jauh. Dalam buku saku tersebut disebutkan biaya untuk membangun ibu kota baru ini. Itu adalah Rp466 triliun.
Saya bisa membayangkan skala ekonomi yang bisa digerakkan dengan uang sebanyak itu. Yang langsung masuk di benak saya adalah siapa yang akan mendapatkan porsi dari uang sebanyak itu?
Bayangkanlah Anda mendapatkan tender untuk mengisi kursi dari 1/10 bangunan di ibu kota negara yang baru itu? Nilainya beberapa ratus miliar tentunya.
Baca Juga: Jangan Ketinggalan Zaman, Wagub Banten Minta Guru Cepat Beradapasi dengam Teknologi
Bayangkan bagaimana penguasa semen atau baja melihat kesempatan ini? Juga bayangkan bagaimana kontraktor yang akan mengecat pembatas jalan atau membuat zebra cross, atau membuat lampu lalu lintas.
Coba bayangkan, setiap langkah yang membutuhkan biaya itu. Dan uangnya sudah tersedia, Sodara-sodara!
Tentu argumen bahwa ibu kota negara yang baru akan menggerakkan ekonomi juga bisa diterima. Bayangkan kontraktor jalan akan menggaji ribuan buruh mereka.
Baca Juga: Viral! Istri Histeris Pergoki Suami Bareng Selingkuhan, Tendang Mobil Si Pelakor Lari Terbirit-birit
Seniman patung yang bikin istana akan membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan pekerja. Dan mereka dibayar.
Ribuan pekerja itu menghidupi anak istri mereka dan keluarga mereka perlu mie instan, kornet, telur dan minyak goreng. Itu duit dari mana? Ya dari gaji bekerja pada seniman patung itu!
Tidak, meragukan efek ekonominya. Jelas akan ada tetesan ke bawah, kecrit-kecrit sehingga orang kecil bisa hidup secara minimal.
Baca Juga: Rachel Vennya Klarifikasi di YouTube, Akui Takut Keluar Rumah, dan Sempat Ditoyor-toyor
Dan tentu pula melihat siapa yang akan meraup kekayaan paling besar dari Rp466 triliun (dan akan terus bertambah) ini.
Bayangkan akan lahir konglomerat-konglomerat baru dengan kekayaan melimpah karena kontrak-kontrak ini.
Orang-orang yang perannya seperti James Hill, Jay and George Gould, Cornelius Vanderbilt, Edward Harriman, and Collis P. Huntington.
Baca Juga: Warga Cuek Terhadap Larangan Penggunaan Arena CFD Alun-alun Pandeglang
Mereka adalah nama-nama ini tycoons yang menjadi kontraktor infrastruktur kereta api di Amerika pada abad 19.
Kekayaan mereka abadi hingga saat ini dan dinikmati anak cucunya.
Orang boleh mengatakan bahwa proyek IKN ini akan dikerjakan oleh BUMN. Iya mungkin betul. Tapi bukankah perusahan-perusahaan BUMN juga butuh para supplier?
Baca Juga: Banyak Yang Membencinya, Rachel Vennya Akui Masih Ada Segelintir Pendukung
Dan, kita adalah Indonesia. Di negeri ini (bahkan juga di negeri seperti Amerika) kontrak-kontrak ekonomi ini adalah politik. Artinya, perkoncoan dan jalinan politik menentukan siapa mendapat apa.
Untuk isu ini jauh lebih penting dibicarakan ketimbang cekcok soal nama ibu kota. Hal yang juga penting untuk dibicarakan adalah…
Siapa yang akan menanggung beban Rp466 triliun itu?
Baca Juga: Sudah Menikah 24 Kali, Vicky Prasetyo Di-blacklist KUA
Oh, tentu saja ini bukan dari pajak yang Anda bayarkan semua. Jangan khawatir. Lagipula, bukankah ini adalah ibu kota negara berbasis cuan, eh, utang? ***
Penulis adalah seorang Content Creator di portal Bantenraya.com.
