BANTENRAYA,COM- Anggaran untuk kebutuhan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diperkiran mencapai Rp100 miliar berpotensi memerlambat capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Serang. Pasalnya, anggaran untuk membiayai program prioritas tersedot untuk membiayai pemilu.
BacaJuga
Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, penggalokasian anggaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024 menjadi skala prioritas karena Pemkab Serang harus mengalokasikan anggaran tersebut agar pemilu dan pilkada di Kabupaten Serang bisa berjalan dengan lancar dan aman.
“Anggaran untuk pemilu harus kita amankan. Isnya Allah kita akan menyiapkan anggaran untuk pemilu terlebih dahulu sebelum kita bagi-bagi untuk yang lain,” ujar Tatu usia membuka acar musyawarah rencana pambangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 di alua Tb Suwandi, Pemkab Serang, Selasa 21 Maret 2023.
Baca Juga: Pemprov Banten Disinyalir Tidak Serius Selesaikan Masalah Aset Kota Serang dan Kabupaten Serang
Ia menjelaskan, anggaran untuk pemilu tentunya akan memperlambat capaian program prioritas karena kenaikan pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Serang tidak mengalami lonjakan walaupun Pemkab Serang terus berupaya untuk meningkatkannya. “Mungkin akan memperlambat pembangunan yang lain tapi bagaimanapun di tahun politik kita harus menganggarkan,” katanya.
Tatu menjelaskan, beberapa yang masih menjadi program prioritas yang harus menjadi perhatian pada tahun 2024 di antaranya pembangunan pusat pemerintah kabupaten (Puspemkab) Serang, pembangunan jalan desa yang statusnya telah dinaikan menjadi jalan kabupaten sepanjang 400 kilometer serta penanganan pengangguran.
“Kita bisa lihat setelah jalan kabupaten selesai dibangun, ekonomi di tengah-tengah masyarakat begerakan, baik pertanian, budidaya ikan maupun yang lainnya karena transporasti masyarakat semakin mudah,” tuturnya.
Baca Juga: Minyak Kita Mulai Kekurangan di Kota Serang, Harganya Mulai Merangkak Naik
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Serang Rachmat Maulana mengatakan, terkait dengan anggaran untuk pemilu ada cost sharing dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten karena pemilu yang akan digelar adalah pemilu bersama yakni pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada.
“Kita bersepakat alokasi anggaran untuk pemilu harus clear dan aman dulu. Kita support anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan maksimum Rp100 miliar. Target-target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) masih seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu pastikan bisa berjalan dengan baik,” katanya. (***)
