BANTENRAYA.COM – Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono mengatakan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi resiko di tahun depan, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Menjadi krusial bagi pemerintah untuk berkonsentrasi pada menjaga daya beli rakyat dengan penguatan bansos dan jaring pengaman sosial, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Pemerintah sebaiknya segera berfokus pada perekonomian domestik kita yang besar, beralih dari export-led growth menuju ke domestic demand-led growth,“ kata Yusuf saat berbincang hari Jumat, 23 Desember 2022.
Hal ini dikatakan Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut tantangan ekonomi Indonesia ke depan terus berdatangan dan Indonesia telah belajar menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian ekonomi, terutama ketika menghadapi pandemi covid-19.
Baca Juga: Baru Laga Perdana Piala AFF 2022, Indonesia Sudah Susah Payah Kalahkan Kamboja
Indonesia mampu menghadapi dengan segala kemampuan dan resiliensinya melalui koordinasi di sektor fiskal, moneter, maupun riil.
“Tentu ini menjadi pembelajaran berharga untuk menangani ketidakpastian risiko ke depan,” ucap Airlangga.
Yusuf menambahkan, meski perekonomian kita relatif less connected dengan perekonomian global, namun keterkaitan dan dampak perekonomian global ke perekonomian kita tidak bisa dipandang kecil, terutama melalui jalur ekspor – impor dan jalur aliran modal asing.
Baca Juga: Cuaca Buruk Terjang Perairan Banten, Ikan Laut Langka di Pasar Baru Kranggot Cilegon
“Komponen ekspor – impor dalam perekonomian kita berkontribusi sktr 20%, resesi global dipastikan akan melemahkan ekspor sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan dan “menjadi penyelamat” di masa pemulihan pasca pandemi,“ jelas Yusuf.
Melemahnya ekspor yg diikuti melemahnya aliran modal asing baik FDI maupun investasi portofolio juga akan melemahkan nilai tukar Rupiah, terlebih aliran modal keluar berpotensi meningkat seiring kenaikan bunga acuan di negara-negara maju.
Untuk kebijakan moneter, Yusuf menyarankan agar kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar Rupiah sebaiknya tidak lagi mengandalkan suku bunga, namun beralih dari pendekatan suku bunga tinggi ke pendekatan pengelolaan devisa yang efektif, terutama melalui repatriasi DHE (devisa hasil ekspor) SDA dan menukar nya secara efektif ke Rupiah.
Baca Juga: Buruan Ambil Hadiahnya!! Kode Redeem ML 24 Desember 2022 Terbaru
“Pemerintah harus bersikap tegas kepada eksportir yang tidak melakukan repatriasi DHE ke dalam negeri, termasuk dengan melakukan penyesuaian terhadap rezim devisa bebas.” ungkap dia.
Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di 2023. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, masih berada di kisaran 4,7-5.%.
“Kita koordinasi sektor fiskal dan moneter, maupun riil. Ini jadi pembelajaran berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko,” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Baca Juga: Soal Pangan dan Gizi, PATTIRO Banten Tawarkan Konsep Sekolah aman dan Desa Pangan Lokal
Duet Maut Pemerintah dan BI untuk Mitigasi Krisis Ekonomi Global
Pakar ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono mengungkapkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) patut memperkuat dan mempererat kerja sama untuk memitigasi ancaman krisis global. Menurutnya, pelambatan perekonomian global adalah tidak dapat dipungkiri dan bisa akan mengerus ekonomi Indonesia.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga akan melandai. Tidak mudah bagi Indonesia untuk bertahan di kondisi ekonomi 2023 yang diperkirakan muram,” terangnya.
Baca Juga: Menengok Kondisi Kantor Bupati Cianjur Pasca Gempa, Mobil Logistik Hilir Mudik Tanpa Henti
Adhitya juga membangun optimisme pada ekonomi Indonesia yang dinilai relatif aman dari resesi. Meski demikian, Indonesia tetap harus waspada. Ketergantungan terhadap ekonomi global masih cukup tinggi sehingga sektor ekspor dan investasi harus terus digenjot dengan berbagai program pemerintah.
Untungnya, penentuan produk domestik bruto (PDB) yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi Indoneisa didominasi oleh sektor konsumsi.
Ia menekankan pentIngnya sinergitas dan efektivitas kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter. Kuncinya ada di koordinasi otoritas fiskal dan moneter terlebih bagi Indonesia semakin berat menjelang tahun politik juga.
Baca Juga: Skor Pelayanan Publik Pemprov Banten Paling Rendah, Kalah dengan Kabupaten dan Kota
“Duet maut mereka jangan sampai kendor. Ini fase pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai. Ada efek memar yang belum sembuh. Perlu tetap fokus. Karena bisa dipastikan kinerja ekspor akan menurun dengan pelambatan ekonomi global, caddangan devisa pasti tergerus maka perlu dilakukan langkah untuk tetap menajga stabitias nilai tukar tanpa menahan laju pertumbuhan ekonomi,” terusnya.
Adhitya menegaskan, sebagaimana saat awal pandemi covid-19, pemerintah perlu memberi keyakinan dengan kebijakan fiskal melalui APBN yang didesain untuk tetap tahan terhadap gerusan resesi global.
Pemerintah harus mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat melalui program sosial seperti bantuan tidak terduga dan subsidi masyarakat. Sedangkan BI juga patut menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga dan nilai tukar.
Baca Juga: Hasil Piala AFF 2022: Timnas Indonesia Menang Tipis Lawan Kamboja, Banyak Peluang Terbuang Sia-sia
“Pemerintah harus konsisten pada antipasi resesi global dengan instrumen APBN-nya dan BI harus mempu mengerakkan kebijakan moneternya sehingga stabilitas ekonomi khususnya harga terjaga,” pungkasnya.***
