BANTENRAYA.COM – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Pilpres 2024 akan lebih nyaman ketika PDIP dan PKS berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurutnya, politik Indonesia sangat cair, termasuk dalam berkoalisi termasuk ke KIB Tidak bisa dikatakan hitam atau putih.
“Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi,” ujarnya di Jakarta hari ini, Selasa 8 November 2022.
Baca Juga: Ratusan Bungkus Rokok di Alfamart Desa Narimbang Digondol Maling
“Kan kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat,” terangnya.
Menurutnya, setiap partai memiliki posisi yang sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka.
Emrus memprediksi PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: BARU RILIS! Kode Redeem FF Free Fire 9 November 2022, Buruan Klaim Ada Banjir Diamond Gratis……
“Karena kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup. Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi,” tegasnya.
Emrus mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS.
Hal itu juga akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.
Baca Juga: 3 Puisi Karya Chairil Anwar Tema Perjuangan yang Cocok Dibacakan Saat Hari Pahlawan 10 November
Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.
“Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP, dan PKS berada di satu kesatuan,” tandasnya.
Emrus juga menolak adanya wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi.
Menurutnya ada tiga alasan PDIP bisa bersama PKS. Pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada.
Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga partai yang bhinneka tunggal ika.
“Oleh karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan,” sambungnya..
Baca Juga: Belum Final, Pengelola Parkir Stadion MY Tarik Retribusi Kendaraan
Di sisi lain, Emrus menyarankan agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi.
“Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit,” pungkasnya.
Kepentingan rakyat
Sementara itu, Direktur Eksekutif PERLUDEM, Titi Anggraini mengingatkan pada elit partai politik untuk mengusung sosok yang mencerminkan suara rakyat.
Riuh rendah kontestasi jelang Pilpres 2024, bukan cuma semarak dengan sosok namun juga mendengar aspirasi publik.
“Parpol diharap tidak elitis atau pragmatis dalam proses pencalonan. Kembali dengan mekanisme yang tidak meninggalkan anggota partai dan suara publik dan konstituen mereka,” kata Titi.
Saat sini parpol maupun koalisi tengah gencar mencari calon atau bahkan sudah mendeklarasikan calon mereka.
Namun merujuk UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, partai atau gabungan partai yang bisa mendaftarkan capres-cawapres harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.
Salah satunya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN.
Gabungan suara ketiga sudah cukup untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres. Namun sampai saat ini belum ditentukan.
BACAJUGA:
Baca Juga: PASTIKAN NAMAMU ADA! Ini Cara Cek Penerima Set Top Box Gratis dari Pemerintah Hanya dengan NIK
Menurut Titi, parpol didorong untuk mendeklarasikan calon mereka lebih cepat.
“Sehingga kita bisa terus mendorong diskursus politik yang berbasis gagasan dan tidak tergesa, sehingga bisa diuji tawaran gagasan mereka oleh public,” kata Titi.
KIB sendiri hadir dengan program kerja PATEN. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian dengan jam terbang tinggi dalam masalah ekonomi.
Baca Juga: Waspada Jika Melintas Jalan Raya Serang-Cilegon yang Licin, Pagi Ini Sudah Makan Korban Jiwa
Ketum Airlangga sering mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo, namun kemarin tampaknya ‘giliran’ Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
‘Endorse’ Jokowi dan dinamika politik jelang Pilpres dapat dimaknai apapun. Namun satu tujuannya, mendengar aspirasi rakyat dan membawa kepentingan public.
“Parpol memiliki otoritas besar mengusung kontestan. Maka sangat penting untuk mengawal proses pencalonan pada Pilpres 2024 agar merefleksikan apa yang diminta masyarakat. Parpol harus membawa suara dan kepentingan publik,” tandas Titi. ***
