BANTENRAYA.COM – Aktris Nikita Mirzani resmi ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan atau Rutan Kelas IIB Serang.
Nikita Mirzani ditahan dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE yang dilaporkan Dito Mahendra.
Dengan penahanan Nikita Mirzani, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra ikut berkomentar.
Azmi menilai, ada dua kemungkinan status penahanan Nikita Mirzani semua tergantung sikap dan pendapat Majelis Hakim usai dilimpahkan jaksa ke Pengadilan Serang.
Dengan dinyatakan berkas perkara sudah P21. Artinya telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil.
Tugas kepolisian tuntas, dan kini berkonsekuensi proses selanjutnya dengan pelimpahan tahap dua kepada jaksa penuntut umum, dimana sejak kemarin jaksa penuntut umum telah melakukan penahahan kepada Nikita Mirzani.
Baca Juga: Spoiler Happy Go Jenny Episode 4 Lengkap fengan Link Nonton Bukan LK21 atau Telegram
“Sehingga sesuai prosedur hukum ada dua kemungkinan usai penahanan dari kejaksaan,” kata Azmi, Kamis 27 Oktober 2022.
Dia menilai, berdasarkan asas peradilan cepat maka diperkirakan 20 hari kedepan sejak penahanan Nikita Mirzani.
Perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan dan sejak pelimpahan tersebut maka akan menjadi tanggung jawab yuridis maupun kewenangan status penahanan beralih pada majelis hakim nantinya.
Baca Juga: Sering Cekcok dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Sempat Menyerah Pada Pernikahannya
“Jadi bisa saja Nikita Mirzani dilanjutkan penahanannya, dan bisa juga tidak ditahan, karena hukum acara pidana mengatur syarat dan ketentuan untuk dua kemungkinan tersebut,” ujarnya.
“Karena nantinya majelis hakim setelah mereka menerima pelimpahan berkas perkara dan dakwaan, majelis hakim akan buat pendapat dan menentukan sikap apa perlu atau tidaknya dilakukan penahanan, ini domain mutlak majelis hakim yang harus dipatuhi,” terangnya.
Menurutnya, Majelis Hakim yang akan menilai secara profesional dan mempertimbangkan segala hal atau keadaan subyektifnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP termasuk adanya hak terdakwa mengajukan hak penangguhan penahanan Pasal 31 KUHAP.
Baca Juga: 19 Shampo Produk Unilever yang Ditarik dari Pasaran Tidak Terdaftar di Indonesia, Berikut Daftarnya!
BACAJUGA:
Karenanya jika menurut majelis hakim tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan.
Kemudian juga dianggap terdakwa kooperatif ketika akan diperiksa di Pengadilan Negeri, dapat saja karena kewenangan hukumnya majelis hakim tidak melakukan penahanan.
Namun meskipun demikian semua kembali kepada pertimbangan yang bijaksana, dan hakim memperhatikan keadaan selama dari proses penyidikan dan pelimpahan misal demi memudahkan proses pemeriksaan di persidangan.
“Pengadilan majelis hakim harus objektif, profesional dalam menjaga keseimbangan bagi pelaku, korban, termasuk negara dalam menangani perkaranya, tanpa harus terpengaruh dan dipengaruhi.
“Sehingga bila melihat dari aspek keadilan dan jika majelis hakim berani bersikap tegas dalam menerapkan asas persamaan hukum dengan mencermati kasus-kasus pidana lain dengan menilainya berdasarkan pertimbangan objektif,” imbuhnya.
“Serta memudahkan kepentingan pemeriksaan guna untuk segeranya diajukan dan diadili perkaranya oleh Pengadilan serta selesainya proses persidangan termasuk kepastian hukum bagi Nikita Mirzani.
“Majelis hakim dapat juga mengikuti dan melanjutkan penahanannya seperti yang jaksa penuntut umum terapkan,” paparnya. ***
