BANTENRAYA.COM – Generasi Muda Mathla’ul Anwar Provinsi Banten mengecam kebijakan pemerintah menaikan BBM.
Diketahui, Pemerintah menetapkan Harga terbaru BBM saat ini adalah, Pertalite dari harga awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax dari harga awal Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Ketua Generasi Muda Mathla’ul Anwar Provinsi Banten Irwandi Suherman mengecam keras atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Irwandi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM, kesan pemerintah Jokowi disebut tidak pro rakyat akan terus terpatri, karena menurutnya bangsa Indonesia baru saja babak belur menghadapi badai pandemi Covid dan belum dapat bangkit.
BACAJUGA:
“Baru saja kita saksikan ribuan keluarga kehilangan tulang punggungnya karena meninggal dunia dilanda badai pandemi Covid, belum lagi ada jutaan kepala keluarga baru saja kehilangan lapangan pekerjaan Karana PHK masal yang sampai saat ini belum ada solusi kongkrit, kini harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga BBM, tak terbayang bagaimana multiplayer efek dari ini semua kedepannya,”, papar Irwandi dalam siaran persnya, MInggu 4 September 2022.
Tidak hanya mengecam, akan tetapi ketua GEMA MA Banten ini menyampaikan solusi dengan memberikan saran agar presiden Jokowi memangkas gaji para pejabat Negara sekelas menteri, direktur utama BUMN, pejabat eselon satu dan dua yang dinilainya cukup fantastis dan membebani APBN.
“Sebagai bentuk tanggung renteng dengan rakyat kecil, baiknya pak Jokowi segera mengeluarkan kebijakan baru untuk saat ini agar memotong gaji menteri, dirut BUMN, pejabat eselon satu dan dua dijajaran pemerintahan pusat, kementerian dan BUMN. Kita semua tahu gajih mereka (pejabat negara-red) cukup besar dan sangat membebani APBN,” ungkap Irwandi saat diwawancarai di kediamannya di Pandeglang Banten.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Semua Bahan Pangan Tersedia Hingga Akhir Tahun 2022
Selain itu, Irwandi juga menekankan agar pemerintah Jokowi cepat turun tangan mengerahkan seluruh sumberdaya pemerintahannya untuk memberikan solusi kongkrit atas multiplayer efek yang akan terjadi pasca kenaikan harga BBM sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Pemberian bansos bukan satu-satunya solusi, namun pemerintah harus mampu menekan dan mengendalikan harga bahan pokok yang akan terjadi akibat efek dari kenaikan harga BBM ini”, jelasnya. ***
