BANTENRAYA.COM – Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah harus segera benahi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN.
Ia menilai, sekitar 60 persen dari BMM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, 60 persen pengguna yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi dialihkan ke Pertamax.
Baca Juga: Spoiler One Piece Chapter 1058: Kejutan Datang, Bounty Terbaru Kru Topi Jerami Diumumkan
“Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60 persen bisa diselamatkan,” ujarnya, hari ini.
Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi.
Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.
Baca Juga: Sinopsis Preman Pensiun 6 Episode 3 Malam Ini: Siap Perang, Willy Minta Bantuan Cecep
“Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60 persen diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5 persen. Asal solar tidak naik juga,” lanjutnya.
Ia pun mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Saya tidak yakin Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah,” tegasnya.
Baca Juga: Kak Seto Sambangi Polri, Bahas Perlindungan Anak Ferdy Sambo
Menurut Fahmy, jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2 persen akan mendorong inflasi hingga 5,2 persen yoy.
“Sehingga kalau Pertalite dan Solar dinaikkan kemungkinan inflasi akan menjadi 7,2 persen,” katanya.
“Padahal tahun sebelumnya inflasi kita rendah sekali, 3 persen menjaga momentum pertumbuhan mencapai 5,4 persen. Ini luar biasa,” tandasnya.
Baca Juga: Dibanderol Rp 2 Jutaan, OPPO A57 Masih Terlaris di Bulan Agustus
Inflasi 7,2 persen akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan memperburuk daya beli masyarakat.
Menurutnya, beban paling berat akan dirasakan oleh rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi karena tidak mempunyai kendaraan bermotor.
Fahmy menekankan pentingnya pemerintah mengatasi permasalahan BBM bersubsidi secara jangka pendek dan panjang.
BACAJUGA:
Baca Juga: BIG MATCH! Link Streaming Persib Bandung vs Bali United, Lengkap dengan Head to Head dan Prediksi
“Atasi dulu masalah jangka pendek, menggelembungnya subsidi, 60 persen diselamatkan,” ucapnya.
“Kalau sudah normal mulai diutak-atik, mungkin Pertalite dinaikkan atau Pertamax diturunkan agar disparitas tidak terlalu tinggi. Pada saat itu terjadi migrasi tadi,” pungkasnya.
Untuk jangka panjang pemerintah juga disarankan untuk memangkas disparitas harga BBM bersubsidi dengan non-subsidi. Hal itu dapat dilakukan ketika situasi sudah normal.
Baca Juga: Kuasa Hukum Putri Chandrawati Akhirnya Ngaku Kena Prank Soal Kasus Pelecehan
“Kalau nanti kondisi sudah normal maka barangkali perlu ada pricing policy (kebijakan harga) yang bisa mendekatkan antara Pertalite dan Pertamax. Contoh selisihnya Rp1.500. Sehingga konsumen Pertalite, bahkan sepeda motor bisa migrasi ke Pertamax,” imbuhnya.
Sebelumnya, dua Menteri koordinator berbeda suara soal rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan keputusan kenaikan harga bbm subsidi bakal diumumkan Jokowi minggu ini, tetapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menyampaikan belum ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Baca Juga: Link Streaming dan Trailer Resmi Spy x Family: Arc Doggy Crisis, Seekor Anjing yang Bernama Bond
Berkala
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda. Jika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi, sebaiknya dilakukan secara berkala.
Hal ini untuk mencegah inflasi tinggi yang kemudian akan berdampak luas di masyarakat maupun bagi pertumbuhan ekonomi.
“Apabila opsi menaikkan, kita rasa menaikkan secara gradual lebih tepat daripada naik signifikan,” katanya, Selasa 23 Agustus 2022.
Baca Juga: Link Download Minecraft PE 1.19.20.24 Gratis di HP Android Terupdate, Resmi dari Mojang Studios
Dalam perhitungannya, jika Pertalite naik ke harga Rp 8.000, maka inflasi masih berada di 5,5 persen, naik ke Rp 9.000 inflasi berada di kisaran 6,5-7 persen dan Jika langsung ke Rp 10.000, inflasi bisa menembus 8 persen.
“Dengan kenaikan harga pertalite, itu pasti inflasi cukup tinggi. Dampaknya tinggi, daya beli menurun, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat miskin baru,” sebut Nailul.
Sejumlah kabar beredar tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, BBM bersubsidi tidak akan naik pada Kuartal ke 3 tahun ini.
Baca Juga: Berhadiah Rp100 juta, Richard Lee Buat Sayembara Bagi yang Merasa Kebal dengan Pisau Bedah
Menurut Nailul, jika begitu, pemerintah masih punya ‘tambalan’ untuk menambah subsidi BBM.
Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, pendapatan dari pajak cukup positif dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Juni juga tumbuh 35,5 persen, sehingga itu bisa dibilang APBN kuat.
“Tahun ini masih positif PNBP. Kalau pemerintah ingin manfaatin uang dari PNBP dan pajak yang kenaikan positif, bisa untuk menambah subsidi BBM. itu tergantung sekali dengan political will,” ujar Nailul.
Baca Juga: Diduga Disponsori Rumah Judi, 3 Klub Liga 1 Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri
Selain itu, ada opsi re-alokasi anggaran untuk bisa menambal beban subsidi. Misalnya anggaran yang kurang urgent, seperti food estate, IKN, infrastruktur kereta cepat, yang bisa jadi tambalan. ***
