BANTENRAYA – Sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta namanya berubah, namun banyak pertanyaan perubahan nama jalan ini akan berdampak pada dokumen kependudukan?
Soal ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan perubahan nama jalan tidak secara otomatis merubah administrasi kependudukan.
“Teman-teman yang nama jalan rumahnya mendapat nama baru, tidak perlu langsung ganti dokumen administrasi, karena dokumen lama masih berlaku, dan penggantian nama jalan di dokumen tidak dikenai biaya,” kata Anies Baswedan melalui akun Instagram sebagaimana dilihat bantenraya, Selasa 28 Juni 2022.
Baca Juga: Teknik Self Healing untuk Menolong Diri Sendiri menurut dr Aisyah Dahlan
Dalam postingan ini, Anies Baswedan juga menginformasikan pihaknya telah melakukan konferensi pers bersama Kakorlantas Polri, Dirut Jasa Raharja dan Kakanwil BPN DKI Jakarta menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dalam mengelola administrasi, baik kendaraan bermotor, kependudukan, perpajakan dan pertanahan, terkait perubahan nama jalan.
“Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 565 Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta telah meresmikan nama baru bagi ruang publik (jalan, gedung, dan zona khusus) menggunakan nama-nama tokoh Betawi yang berjasa bagi perjalanan Jakarta dan Indonesia,” tulis Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies juga menyatakan para instansi terkait juga menyatakan dukungan atas Kepgub No. 565/ 2022 dan akan mengakomodir kebijakan penggantian nama jalan ini.
“Dari pihak Kepolisian tidak mewajibkan masyarakat langsung mengurus dan mengganti surat-surat berlalu lintas untuk perubahan nama jalan, melainkan masyarakat dapat mengurus pergantian data saat surat-surat tersebut akan habis masa berlakunya,” beber Anies Baswedan.
Baca Juga: Wabup Pandeglang Minta Perumdam Tirta Berkah Pertahankan Prestasi
Informasi lain yang disampaikan Anies Baswedan adalah soal sertifikat atas tanah dengan dokumen lama masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin mengubah ke nama jalan yang baru pada surat-surat tanah.
“Penyesuaian data ini juga tidak akan mengganggu pembayaran santunan Jasa Raharja apabila terdapat warga di lingkungan pergantian nama jalan tersebut yang mengalami kecelakaan,” katanya.
Disampaikan juga bahwa Dinas Dukcapil DKI Jakarta secara proaktif dan bertahap akan melakukan perubahan berdasarkan wilayah.
Bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan baru yang sifatnya segera, dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemkab Pandeglang Siapkan 100 Dosis Vaksin PMK
Khusus untuk dokumen perizinan berusaha, sepanjang tidak ada perubahan titik lokasi usaha, tidak diperlukan adanya dokumen perizinan berusaha baru. Masyarakat yang akan melakukan perubahan dokumen perizinan berusaha, dapat langsung menginput sistem One Single Submission (OSS) dan mengunggah Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Jalan sebagai lampirannya.
“Apabila masyarakat membutuhkan pendampingan dapat menghubungi DPMPTSP melalui hotline service/call center 1500164,” pungkasnya. ***
