BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Partai medioker terutama yang tidak memiliki kursi di parlemen dan partai baru mulai resah dengan potensi maraknya politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang.
Untuk itu, pihaknya berharap KPU terus membangun edukasi politik terhadap masyarakat dan Bawaslu terus meningkatkan pengawasan dan hukuman ketat terhadap praktik politik uang yang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut.
Potensi maraknya politik uang tersebut diungkapkan para perwakilan partai medioker dalam acara sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Media Sosial KPU Kota Cilegon di salah satu hotel, Kamis 23 Juni 2022
Perwakilan Partai Ummat Kota Cilegon Tubagus Maman menyatakan, sebagai partai baru berharap pemilu bisa berjalan jujur dan tidak ada lagi praktek money politik atau politik uang yang dilakukan partai dan calon legislatif dan eksekutif nanti.
Baca Juga: Ini Kunci Sukses Usaha Make Up Artist yang Kini Makin Populer
Namun, tentunya Penyelenggara juga harus tegas jika ada praktek tersebut dan selalu melakukan pengawasan ketat.
“Ketika pemilihan walikota sudah berhasil mengurangi praktik politik uang. Saat itu ada namanya reward bagi yang melaporkan money politik. Kedepan, tentu saja Bawaslu harus melakukan itu jika diperlukan lebih keras. Kita ingin menghasilkan pemilu yang jujur dan semoga eranya sudah berbeda,” katanya saat sesi tanya jawab dalam acara sosialisasi.
Maman menyampaikan, pihaknya juga mengajak partai politik untuk mengedepankan gagasan dibandingkan merusak demokrasi dengan politik uang. Sebab, politik uang tersebut merusak.
Baca Juga: Link Nonton Resmi Money Heist: Korea Joint Economic Area Full Episode Sub Indo Bukan Telegram
“Pemilu yang baik dan bersih itu tidak ada pemaksaan dan juga mengedepankan visi dan misi kedepan. politik uang itu menghancurkan dan bawaslu perbanyak reward yang untuk politik uang (melaporkan),” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Hanura Kota Cilegon Hasibul Muklis mengungkapkan, penyelenggara dan bawaslu harus terus melakukan pengawasan terhadap potensi dan peluang politik uang. Jika diperlukan ada kendaraan operasional khusus yang terus berkeliling untuk melakukan patroli.
“Jika dimungkinkan ada fasilitas semacam mobil patroli untuk mengawasi politik uang. Hal tersebut tentunya akan semakin meningkatkan pengawasan yang dilakukan,” jelasnya.
Baca Juga: Di Banten Maling Bisa Tak Dipenjara Jika Tiga Syarat Ini Terpenuhi
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santosa menyatakan, harapan membangun pemilu jujur, adil dan bersih adalah harapan bersama seluruh elemen, baik parpol, penyelenggara dan masyarakat. Hal tersebut penting karena dengan pemilu tanpa politik uang akan menghasilkan perwakilan yang benar-benar murni pilihan rakyat.
“Harapannya sama, kita bisa melakukan pelaksanaan politik jujur, adil dan bersih, sehingga apa yag dihasilkan itu benar-benar pilihan rakyat tanpa politik uang,” paparnya.
Santos panggilan Nurkhayat Santosa menambahkan, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen, termasuk masyarakat yang harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap potensi praktek politik uang tersebut.
“Tentu itu merupakan hasil kerja bersama, KPU sudah menyelenggarakan dan masyarakat harus proaktif karena ada ruang yang bisa disampaikan masyarakat dan itu bisa disampaikan ke bawaslu. Bahkan, ruang itu bisa digunakan untuk mengawal proses demokrasi berjalan dengan jurdil dan tahapan pemilunya,” pungkasnya. *
