BANTENRAYA.COM- Walikota Cilegon Helldy Agustian mengumpulkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Mereka dikumpulkan dalam Rapat Dinas yang digelar tertutup di Aula Setda Kota Cilegon, Senin, 11 April 2022.
Pada rapat tersebut, sejumlah OPD yang capaiannya jeblok seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Selain itu juga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cilegon mendapatkan perhatian khusus dari Walikota Cilegon Helldy Agustian.
“Rapatnya perihal mengenai pencapaian realisasi (anggaran), apa yang sudah diserap mereka (OPD) agar supaya kita antisipasi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tidak besar,” kata Helldy.
Baca Juga: Siap siap! Warga di 4 Daerah di Banten Ini Tidak akan Bisa Nonton TV Analog Mulai 30 April
Dia mengungkapkan, ada dua OPD yang capaian penyerapan anggarannya jeblok atau banyak tidak terserap yaitu DPUTR Kota Cilegon dan Dispora Kota Cilegon.
“Yang terjelek itu tadi presentasi dari Dinas PU sama Dispora. Terus perihal mengenai perkembangan rumah sakit terkini seperti apa, terus yang terbaik Inspektorat juga presentasi,” ujarnya.
Kata Helldy, DPUTR Kota Cilegon penyerapan anggaran belum maksinal. Belum adanya lelang proyek, menjadi perhatian pihaknya.
“Saat ini mendekati Lebaran. Makanya kita percepat segera mungkin, kita monitor agar Silpa tidak tinggi di akhir tahun,” kata Helldy.
Orang nomor satu di Kota Cilegon ini mengatakan, bagi DPUTR Kota Cilegon, jika hingga akhir tahun silpa tetap tinggi, kepala OPD terancam dicopot.
“Intinya sampai akhir tahun, jika ada kepala dinas yang tidak konsen, coba baca undang-undangnya untuk dimutasi atau turunkan pangkat,” tandasnya.
Kepala DPUTR Kota Cilegon Heri Mardiana mengaku DPUTR Kota Cilegon serapannya bukan yang terendah.
Ia bahkan, menyebut Dispora Kota Cilegon yang serapan anggarannya rendah.
“Kita sudah presentasikan, permasalahannya apa sudah kita sampaikan,” tuturnya.
Heri mengaku akan memerbaiki kinerja DPUTR Kota Cilegon agar serapan anggaran bisa maksimal.
“Saat ini sudah persiapan tahap lelang. Benar, kita ada perjanjian kerja dengan pimpinan, apabila kita kinerja buruk, ya ambil langkah pimpinan, ada perjanjian kerja dengan pimpinan,” ucapnya.
Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 Kabupaten Serang Habis untuk Honor Panitia
Dari anggaran kegiatan proyek sekitar Rp 76 miliar, kata Heri, saat ini baru sekitar 4,47 persen yang terserap.
“Sama gaji anggaran DPUTR Rp 109 miliar, kegiatan sekitar Rp 76 miliar,” terangnya. (***)















