BANTENRAYA.COM- Dalam rangka meredam aksi tawuran yang kerap terjadi di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program khusus.
Berbeda dengan kebijakan yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di mana para pelaku tawuran yang mayoritas adalah pelajar dikirim ke barak militer untuk mengikuti pembinaan khusus.
Pramono justru menggunakan cara yang lebih agamis untuk meredam aksi tersebut. Lewat program yang dinamakan “Manggarai Berselawat”, Pramono berharap agar program itu bisa mereduksi tawuran yang kerap pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Dikutip dari laman resmi Humas Pemprov DKI Jakarta beritajakarta.go.id, Pramono mengatakan, lewat pendekatan kultural-keagamaan, ia ingin mempertemukan kelompok-kelompok yang bertikai sekaligus memetakan akar persoalan sosial di balik kekerasan jalanan tersebut.
BacaJuga
“Saya akan menggagas Manggarai Berselawat,” kata Pramono.
Baca Juga: Konvoi Kelulusan Bawa Sajam, 47 Pelajar Diamankan Polres Pandeglang Tiga Orang Ditetapkan Tersangka
Ia menerangkan, pogram itu dirancang sebagai forum musyawarah. Para pemuda dari RW 4, RW 5, dan lingkungan lain bakal duduk bersama tokoh masyarakat, majelis taklim, serta aparat setempat.
Pramono juga menegaskan bahwa, penyelesaian konflik tidak cukup melalui penegakan hukum, melainkan perlu dihargai dengan pendekatan budaya dan religi.
“Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Cara-cara seperti itulah yang harus dilakukan, sehingga ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai,” ujarnya.
Menurut Pramono, konsentrasi pengangguran muda dan minimnya pemanfaatan fasilitas publik turut memicu kerawanan. Pihaknya mengamu akan meminta Wali Kota Jakarta Selatan untuk menyiapkan sarana pendukung—mulai dari lapangan olahraga hingga pelatihan kerja—agar energi warga tersalurkan positif.
“Saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang belum punya pekerjaan tetap,” ungkapnya.
Baca Juga: Mahasiswa Hukum Untirta Banten Diajak Pahami Restorative Justice
Ia berdalih bahwa berbagai strategi pemberdayaan, termasuk pembukaan akses lapangan kerja, akan berjalan paralel dengan dialog “Manggarai Berselawat” demi menekan potensi bentrokan ulang.
“Sebagai Gubernur Jakarta, saya bertanggung jawab terhadap warga Jakarta untuk memperbaiki itu,” tandasnya.(***)
