BANTENRAYA.COM – Adanya peristiwa kelangkaan Liquified Petrolium Gas atau LPG 3 kilogram di berbagai kota di Indonesia mendapatkan perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kelangkaan LPG 3 kilogram terjadi lantaran adanya perubahan sistem distribusi, di mana pengecer tak lagi dibolehkan menjual gas melon.
BACAJUGA:
LPG 3 kilogram hanya dijual di tingkat pangkalan mulai 3 Februari 2025.
Namun, kebijakan itu membuat LPG 3 kilogram langka dan antrean di pangkalan mengular.
Baca Juga: Prabowo Turun Tangan, Gas LPG 3 Kg Bisa Dijual Kembali di Pengecer
Pada Selasa, 4 Februari 2025 Presiden Prabowo mengelurakan kebijakan agar pengecer kembali dapat menjual LPG 3 kilogram dengan penyelearasan aturan secara parsial.
Keputusan dari Presiden Prabowo tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dikutip dari media sosial X @kangdede78 pada Selasa, 4 Februari 2024, Sufmi Dasco yang juga politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kilogram.
“DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden (Prabowo Subianto) semalam (Senin, 3 Februari 2025 malam). Bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga (LPG 3 kilogram) di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, kemudian Presiden menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer –pengecer yang ada untuk penjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Sufmi Dasco.
Baca Juga: Diduga Kelelahan Usai Antre Gas LPG 3 Kilogram, Warga Tangsel Meninggal Dunia
Menurut Dasco, Kementerian ESDM diminta menaikkan status sebagian pengecer sebagai pangakalan.
“Presiden menginstruksikan kepada ESDM agar pengecer bisa berjualan kembali (LPG 3 kilogram), sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” paparnya.
Presiden Prabowo turun tangan melihat kondisi di masyarakat.
“Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi masih ada. Ini regulasinya lagi diatur, supaya sampai ke masyarakat harganya tidak mahal, demikian,” tutupnya.***
