BANTENRAYA.COM – Pemilih perempuan di Kota Cilegon rentang dipengaruhi politik uang, iming-iming dan imbalan.
Atas dasar itu, KPU Kota Cilegon Bersama dengan Korp HMI Wati (Kohati) Cabang Cilegon menggelar sosialisasi kepada pemilih perempuan.
Adapun sosialisasi itu mengambil tema peran pemilih perempuan dalam menjaga stabilitas, kondusivitas dan menekan polarisasi Pilkada Kota Cilegon 2024 pada Sabtu 2 November 2024.
Baca Juga: Isu Anggur Muscat Berbahaya mencuat, Distan Banten Intip Peluang Produk Lokal Melambung
Diketahui, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 330.413 ada pemilih perempuan sebesar 49,7 persen atau sebanyak 164.449 pemilih perempuan, sisanya yakni pemilih laki-laki sebanyak 165.964.
Rinciannya yakni, Kecamatan Jombang total DPT 50.606 orang untuk laki-laki 25.273 dan perempuan 25.333.
Kecamatan Purwakarta DPT sebanyak 30.655 untuk laki-laki 15.255 dan perempuan 15.400, Kecamatan Cibeber DPT sebanyak 47.499 untuk laki-laki 24.474 dan perempuan 23.025.
Baca Juga: Pengembangan Harus Lebih Menggeliat, Gedung Dekranasda Kota Cilegon Diubah jadi Pusat Pemasaran UMKM
Kecamatan Cilegon DPT sebanyak 37.899 untuk laki-laki 18.905 dan perempuan 18.994, Kecamatan Citangkil DPT sebanyak 59.455 untuk laki-laki 29.666 dan perempuan 29.789.
Kecamatan Ciwandan DPT sebanyak 36.675 untuk laki-laki 18.583 perempuan 18.092, Kecamatan Grogol DPT sebanyak 32.344.
Itu terdiri atas laki-laki 16.195 dan perempuan 16.149 dan Kecamatan Pulomerak DPT sebanyak 35.280 laki-laki 17.613 dan Perempuan 17.667.
Baca Juga: Kata Hasbi Kantor Bupati Lebak Setelah Ditinggal Ity Tidak Terurus dan Sering Banjir
Ketua Kohati Cabang Cilegon Rohmawati menjelaskan, kaum perempuan khususnya ibu-ibu menjadi objek dalam pilkada yang mudah dilakukan polarisasi.
Artinya, buruh terus pendidikan politik agar polarisasi pilkada tidak sampai menjadi hal negatif.
“Kami berharap polarisasi ini tidak menjadi residu (endapan-red) yang negatif di masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: GRATIS! Download Logo dan Banner Hari Pahlawan 10 November 2024, Full HD Format JPG, PNG dan PSD
“Perbedaan pilihan harus dinilai sebagai sebuah dinamika yang tidak boleh mengganggu kerukunan sesama masyarakat dan ibu-ibu atau perempuan,” katanya.
Rohmawati menegaskan, bersama anggota Kohati dan aktivis perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab agar bisa mencerdaskan para pemilih, terutama kaum perempuan.
“Ibu-ibu ini mudah dipengaruhi dengan iming-iming dan imbalan. Kami ingin mereka memilih dengan cerdas, melakukan analisa dan menentukan variabel atau indikator saat memilih,” tegasnya.
BACAJUGA:
Baca Juga: Oknum Anggota Polairud Banten Diduga Aniaya Warga hingga Tewas, Keroyokan Bersama 5 Temannya
Disisi lain, pihaknya juga terus mendorong agar partisipasi perempuan dalam demokrasi juga terus meningkat.
“Kami ingin keterlibatan perempuan bukan hanya sebagai pemilih saja. Namun, kedepan harus banyak partisipasi perempuan dalam hal demokrasi,” tegasnya.
Hal sama disampaikan, Pj Ketua Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Kota Cilegon Ina Sakinah, dimana diharapkan juga dalam partisipasinya tidak hanya soal menjadi pemilih saja.
Namun, harus muncul banyak politikus perempuan untuk bisa membela hak-hak perempuan atau kesetaraan gender.
“Apalagi di Kota Cilegon itu wilayah industry, cukup banyak tenaga kerja Wanita. Tentu harus berbeda secara aturan dan terfasilitasi secara baik,” tuturnya.
“Semuanya tentu akan ditentukan dari kebijakan politik pemerintah daerah dan legislative didalamnya,” tegasnya.
Menurut Ina, perempuan menjadi individu yang mudah berkelompok.
Bahkan, ada ketergantungan kepada salah satu orang dalam kelompok tersebut. Untuk itu, butuh terus disampaikan bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar.
Baca Juga: Nonton Iron Family Episode 11 Sub Indo Full Movie Beserta Spoiler Bukan Bilibili
“Perempuan atau ibu-ibu itu mudah berkelompok baik itu arisan, senam dan lainnya. Artinya kami ingin dalam menentukan pilihannya tidak bergantung hanya kepada satu orang ketua kelompoknya. Tapi masing-masing punya pilihan secara merdeka,” pungkasnya. ***
